Pemerintah: Kendaraan Tidak Bisa Dibatasi

Jakarta - Pertumbuhan populasi kendaraan tidak bisa dipungkiri menjadi penyebab kemacetan yang menggurita di banyak kota besar di Indonesia. Tapi, ketika ada wacana pembatasan produksi kendaraan, pemerintah dengan tegas menolaknya. Alasannya, ada jutaan orang yang mencari nafkah di sektor ini.

Dirjen Industri Unggul Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi mengatakan bahwa laju industri kendaraan tidaklah bisa dibendung karena banyak hal yang terkait.

"Kalau dibatasi, mau kerja dimana 16 juta orang yang sekarang bekerja di sektor ini," katanya disela diskusi bersama Forum Wartawan Otomotif (Forwot) di Jakarta, Kamis (23/2/2012).

Pembatasan kendaraan pun menurut Budi bukanlah solusi. Karena rekayasa lalu lintas yang sebenarnya bisa mengurai kemacetan.

Urusan ini, Pengamat Otomotif, Suhari Sargo mengatakan kalau ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.

"Ada banyak yang harus dibenahi dan itu harus dimulai dari sekarang. Manajemen lalu lintas harus kita perbaiki, pembangunan jalan juga harus digalakkan dan yang utama adalah pembangunan sarana transportasi publik untuk rakyat," urainya.

Sebagai gambaran, di Jabodetabek yang memiliki jumlah kendaraan terbesar di Indonesia hanya memiliki panjang jalan 6.500 km saja dengan pertumbuhan pembangunan jalan hanya 0,01 persen. Sementara Indonesia ada 360 ribu km jalan.

Ketika kemacetan mengular, polusi menurut Suhari adalah musuh bersama yang harus dirasakan semua orang dan karenanya, pembenahan harus dilakukan agar selain mampu memecah kemacetan, polusi juga bisa direduksi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di tahun 50an, Tokyo sama seperti Jakarta sekarang, kebetulan ketika itu saya bertugas disana. Saat itu polusi sangat pekat. Tidak bisa kita lihat langit biru. Tapi di periode 60an, pemerintah Jepang mulai menggalakkan pembangunan transportasi massal seperti subway dan hasilnya sekarang bisa dirasakan baik urusan macet maupun polusi," pungkasnya.

(syu/ddn)