SBY: Mau Tidak Mau Harga BBM Harus Naik

Jakarta - Harga minyak dunia rata-rata saat ini sudah mencapai US$ 115 per barel. Pemerintah menyatakan terpaksa akan menaikkan harga BBM subsidi untuk menekan anggaran subsidi BBM dalam APBN 2012 yang bakal bengkak.

Demikian disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/2/2012).

"Dari apa yang berkembang sekarang ini maka konstruksi kebijakan yang akan kita tempuh, bagaimanapun jangka menengah dan jangka panjang itu konversi dari BBM ke BBG terus kita lakukan. Kedua, harga BBM mau tidak mau tentu mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat, kenaikan tertentu," tandas SBY.

Untuk melancarkan rencana ini, SBY akan mengajukan APBN Perubahan kepada DPR agar kenaikan harga BBM diperbolehkan.

"Dengan persiapan yang baik, dengan perencanaan dibahas bersama DPR dan akan masuk dalam APBN-P harapan kita semua ini merupakan solusi untuk penyelamatan dan penganaman ekonomi kita, penyelamatan dan pengamanan APBN kita," kata SBY.

Namun belum dijelaskan berapa kenaikan harga BBM subsidi. Ini nanti akan dibahas bersama DPR.

Alasan Kenaikan Harga BBM

Setidaknya banyak faktor yang mendasari usulan Presiden tersebut. Salah satunya adalah terkait lonjakan harga minyak mentah dunia hingga jauh melebihi asumsi APBN.

Seperti diketahui, harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini kembali melonjak menembus rekor tertingginya. Pada perdagangan Rabu (22/2/2012), harga minyak light sweet berada di level US$ 106 per barel, sementara minyak Brent berada di level US$ 121,40 per barel. Padahal asumsi APBN 2012 hanya US$ 90 per barel.

Presiden menjelaskan, dalam 2 bulan terakhir, situasi perekonomian global telah menimbulkan kerawanan, ketidakpastian yang berdampak secara langsung dan tidak langsung pada perekonomian negara-negara di dunia. Situasi itu antara lain krisis utang di Eropa dan juga faktor geopolitik di Timur Tengah. Termasuk diantaranya adalah masalah embargo Iran sehingga negara tersebut akhirnya menghentikan ekspor minyak ke Inggris dan Prancis.

Atas berbagai perkembangan tersebut, lanjut presiden, pemerintah harus segera meresponsnya untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, khususnya APBN yang bakal terkena dampak karena membengkaknya subsidi BBM.

Dijelaskan, opsi-opsi untuk penyelamatan tersebut sudah dibahas sejak tahun lalu dalam rapat di Bogor. Ketika itu, sudah diputuskan pertama, mengurangi subsidi yang sangat besar. Kedua, pengurangan subsidi kala itu diutamakan pada pembatasan BBM, ketiga, ntuk solusi jangka menengah dan panjang adalah dengan konversi BBM ke BBG.

"Keempat, ada komponen kontigensi kalau asumsi berubah, harga minyak mentah naik yang di luar kemampuan kita untuk opsi pembatasan volume, maka harus kita sesuaikan lagi opsi dan kebijakan kita pilih. Itu di Bogor. Akhir tahun saya berkunjung ke Cilacap untuk meresmikan kapasitas kilang yang ada di Cilacap pada tanggal 30 desember, saya mengeluarkan statement di sana saya ulangi lagi apa yang menyangkut subsidi dan BBM itu," urai Presiden.

Presiden menjelaskan, ketika itu diputuskan Harga Minyak Indonesia (ICP) adalah sebesar US$ 100 per barel, namun kini harga sudah menembus US$ 115 per barel bahkan cenderungnya terus meningkat.

"Apalagi dua tiga hari yang lalu Iran telah menghentikan ekspor minyaknya ke dua negara di Eropa, Uni Eropa dan Amerika telah memberikan sanksi kepada Iran, dan inilah salah satu titik didih yang mengakibatkan sentimen demikian negatifnya sehingga mengakibatkan harga minyak naik," jelasnya.

Dan dengan semua perkembangan tersebut, menurut Presiden, harga BBM harus dinaikkan. Sementara solusi jangka panjang yakni konversi BBM ke BBG akan terus dilakukan.

"Harga BBM mau tidak mau tentu mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat, kenaikan tertentu, lantas masyarakat yang terdampak pada kenaikan BBM itu serta inflasi yang lain utamanya masyarakat yang miskin mesti kita berikan bantuan langsung sementara masyarakat," ujarnya.

(qom/ddn)