Hal ini disampaikan oleh pemilik mobil nasional Tawon Njoto Koentjoro setelah Rapat Dengar Pendapat Kementerian Perindustrian bersama Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/01/2012)
"Perbankan pemerintah dengan tegas menyatakan tidak percaya selain otomotif dari Jepang. Prospek otomotif dalam negeri diragukan sehingga mereka menolak memberikan pinjaman," ujar Njoto
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau perbankan pemerintah ucapannya sudah begitu, apa yang akan rakyat dapat? Beberapa bank BUMN sangat sinis jawabannya. Mereka tidak percaya Indonesia dan lebih percaya luar negeri. Saya sudah mengajukan pinjaman beberapa kali. Ibarat orang Jawa bilang, sudah eneg. Sebagai investor, saya bukan orang baru di otomotif. Akhirnya saya pakai pembiayaan pribadi," jelasnya.
Pinjaman pada perbankan pemerintah diawali dengan proses yang berbelit-belit. Selanjutnya, alasan penolakan dinilai tidak relevan. Dirinya tidak tahu pasti apa yang menjadi dasar pertimbangan penolakan tersebut.
"Saya tidak bisa sebutkan perbankan apa yang saya maksud. Alasan seperti itu sangat menyakitkan saya yang ingin mengembangkan Tawon. Hal semacam ini harus dibenahi," tegasnya.
Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua Komisi VI Bidang Perindustrian, Perdagangan dan BUMN DPR, Aria Bima menyatakan akan memanggil seluruh perbankan BUMN untuk membicarakan fungsi perbankan pemerintah dalam mendukung industri dalam negeri serta meminta komitmen untuk bersama-sama menggerakkan industri lokal.
"Bank BUMN dan seluruh stakeholder terkait akan dipanggil. Sebagai keputusan politik, kita akan meminta komitmen mereka dalam mendukung UKM dan koperasi. Dan itu akan dievaluasi," tandasnya.
DPR Nafsu Ingin Punya Mobnas
Sementara itu Komisi VI DPR meminta pemerintah memberi kemudahan dan insentif agar mobil nasional bisa terwujud.
Anggota Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, pihaknya sepakat membentuk panitia kerja (Panja) pengembangan industri nasional untuk mendorong Indonesia bisa memiliki mobil nasional berskala industri.
"Komisi VI meminta seluruh stakeholder, baik pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung rencana tersebut," tutur Aria.
Dikatakan Aria, Komisi VI harus ada koordinasi dan pengembangan inovasi industri otomotif antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan industri. Khususnya membantu desain dan rancang bangun kendaraan nasional hasil karya anak bangsa.
"DPR meminta kepada pemerintah agar memberi kemudahan dan insentif," tambahnya.
Wakil rakyat ini juga menuntut pemerintah sebagai fasilitator sinergi antar pemangku kepentingan terkait. Sehingga eforia mobnas berjalan, dan benar-benar dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan pengembangan industri otomotif nasional.
(syu/syu)












































Komentar Terbanyak
Heboh Avanza-Xpander Cs Bakal Dilarang Isi Pertalite, Pertamina Bilang Begini
Jawaban Pindad soal Prabowo Minta Desain Mobil Khusus Presiden Sapa Rakyat
BYD Luncurkan Denza N9 Flash Charge: Jarak Tempuh 1.520 Km, Ngecas Cuma 9 Menit