Pemerintah Dinilai Buru-buru Soal BBG

Yogyakarta - Untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi, pemerintah menyediakan alternatif pengalihan bahan bakar mobil pribadi dari BBM menjadi berbahan bakar gas.

Sebelum itu, pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi soal safety education mengenai konversi bahan bakar premium ke bahan bakar gas (BBG).

Kesan yang muncul saat ini, pemerintah terlalu terburu-buru melakukan program ini tanpa melakukan studi kelayakan dan persiapan yang cukup.

"Kami mengkhawatirkan program ini berjalan dengan berbagai problem yang berkaitan dengan keselamatan pengguna BBG," kata peneliti detonasi gas, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Jayan Sentanuhady, Jumat (13/1/2012).

Menurut Jayan pemerintah seharusnya menyiapkan studi kelayakan dan infrastruktur terlebih dahulu untuk mendukung program ini. Sebab dikhawatirkan program ini berjalan namun masih ada ganjalan dalam hal keselamatan.

Pemerintah seharusnya sudah melakukan safety education jauh-jauh hari kepada calon pengguna BBG ini, terutama sopir angkutan umum yang akan menjadi target pada tahap awal nanti.

"Jangan sampai karena ketidak-pahaman pengguna akan cara menangani BBG, kemudian pengguna memperlakukan BBG ini seperti premium, padahal BBG jauh lebih reaktif dan berbahaya dibandingkan premium," katanya.

Staf pengajar jurusan Teknik Mesin dan Indsutri itu mengingatkan agar semua pihak belajar dari kasus konversi minyak tanah ke LPG. Saat itu banyak sekali terjadi kasus ledakan tabung gas.

Dari sisi standarisasi lanjut Jayan, Indonesia belum memiliki standarisasi komponen-komponen konverter kit yang memadai, standarisasi instalasi, standarisasi sertifikasi teknisi, standarisasi perawatan dan standarisasi kualitas BBG itu sendiri. Prosedur standar tersebut belum disiapkan dengan baik, tetapi 3,5 bulan lagi proses konversi sudah harus dilakukan.

Oleh karena itu, Jayan mempertanyakan mengenai masalah safety atau keselamatan. Sebab bila nanti terjadi kecelakaan-kecelakaan yang berkaitan dengan BBG dan menimbulkan banyak korban, masyarakat akan menilai program ini gagal.

"Tidak hanya itu saja, pemerintah akan disalahkan dan ujung-ujungnya masyarakat akan menjauhi program konversi BBG ini. Safety eduction mengenai penggunaan BBG harus hal yang diprioritaskan," ungkap doktor yang 10 tahun menggeluti bidang ledakan gas lulusan Saitama University – Jepang ini.

Dia menambahkan studi mengenai efek yang mungkin timbul akibat penggunaan BBG dalam jangka panjang juga belum pernah dilakukan oleh pemerintah. Bukan tidak mungkin, suhu pembakaran dalam silinder yang lebih tinggi bila dibandingkan suhu akibat pembakaran dengan bahan bakar premium atau pertamax dapat menyebabkan kerusakan lebih dini. Tetapi semua ini harus dikaji dan dicarikan solusi yang tepat.

Jayan mengingatkan agar pemerintah tidak boleh mengabaikan keselamatan penggunanya. Harus dilakukan kajian yang serius terlebih dahulu mengenai hal-hal yang terkait kesiapan infrastruktur, safety education, standarisasi, penjaminan kualitas BBG dan efek negatif yang mungkin timbul pada mesin bila digunakan pada jangka waktu yang lama.

"Segera itu, tidak harus tergesa-gesa, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan perhitungan yang baik," pungkas Jayan.

Agen Pemegang Merek (APM) mobil sebelumnya mengaku belum mempersiapkan dengan matang proses pengalihan dari BBM ke BBG.

"Bahan bakar gas (BBG) kami belum ada persiapan yang matang. Karena setiap agen tunggal pemegang merek(ATPM) sedang melaporkan ke prinsipal masing-masing," ujar Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Sudirman M Rusdi dalam acara Diskusi Prediksi Pasar Mobil, di kantor Kemenperin, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (12/1/2012).

Ide konversi BBM ke gas ini sebenarnya bukan barang baru. Namun hal itu sempat disarankan oleh Wakil Presiden Boediono kepada para APM di tanah air. Daripada mobil-mobil hybrid, Boediono menuturkan, mobil berbahan bakar gas lebih potensial.


(bgs/ddn)