Duh, Perpanjang STNK Mesti Bayar Lagi Rp 100 Ribu

Pekanbaru - Masyarakat Pekanbaru yang mengurus STNK kendaraan roda empat diharuskan memberikan sumbangan Rp 100.000 untuk dana Pekan Olahraga Nasional (PON). Pemprov Riau akan menindak PNS yang meminta sumbangan tersebut.

Menjelang akhir tahun ini, warga yang mengurus perpajangan surat kendaraan merasa dipaksa harus membayar sumbangan untuk PON tahun 2012 mendatang.

Seorang warga, Rio Firman (35) warga Kecamatan Tampan, Pekanbaru barusan saja memperpanjang STNK mobilnya. Namun kali ini ada kejanggalan. Saat pengurusan di Kantor Samsat Jl Sudirman, terkesan ada pemaksaan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk sumbangan dana PON.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setelah kita membayar pajak STNK, ternyata ada tambahan dana Rp 100 ribu. Kata pihak Dispendanya, itu untuk sumbangan dana PON di Riau. Bukti sumbangan itu lantas kita diberikan stiker bertuliskan sukseskan PON di Riau," kata Rio kepada detikcom, Jumat (23/12/2011).

Menurut Rio, pengutan ini berlaku pada pemilik kendaraan mobil.

"Anehnya, sumbangan kok dipatokan. Masak iya, masyarakat di paksa sumbang PON. Kalau tidak siap jadi penyelenggara, ya tak usah. Ini kok rakyat malah diperas," kata Rio kesal.

Secara terpisah anggota DPRDR Riau, Bagus Santoso menyebut, jika benar ada sumbangan untuk PON, hal itu dianggap pungutan liar. Ini karena untuk mengutip dana dari masyarakat harus ada payung hukumnya.

"Gubernur Riau harus kroscek soal dugaan pungutan untuk dana PON tersebut. Karena segala kebutuhan untuk pelaksanaan PON sudah dianggarkan lewat APBN dan APBD. Jadi saya kira tidak alasan, dana dipungut lagi dari masyarakat," kata Bagus.

Sedangkan Pemprov Riau ketika dikonfirmasi membantah adanya sumbangan dana untuk PON lewat pengurusan STNK tersebut.

Kepala Biro Humas Pemprov Riau, Chairul Riski kepada detikcom mengatakan, sama sekali tidak ada kebijakan pemungutan dana terkait PON.

"Kita sudah cek ke Dispenda Riau terkait hal itu. Dan dipastikan tidak ada kebijakan untuk meminta sumbangan kepada warga yang mengurus STNK baik mobil dan sepeda motor," kata Riski.

Riski menyebut, bagi warga yang merasa dimintai sumbangan saat mengurus STNK, sebaiknya menolak permintaan itu. Ini karena memang tidak ada kebijakan terkait sumbangan untuk PON.

"Tolong dicatat saja, siapa orang-orang yang membagikan stiker PON tersebut di Kantor Samsat tersebut. Pihak Pemprov Riau akan menindak tegas bagis PNS yang meminta dana sumbangan tersebut," kata Riski.

(cha/ddn)