Biar Tidak Macet, Pengguna Kendaraan Pribadi Harus Dibikin Kere

Jakarta - Kemacetan masih menjadi momok kehidupan sehari-hari warga di Jakarta. Kendaraan pribadi menjadi salah satu penyebab kemacetan yang kian hari sepertinya makin kusut.

Oleh karena itu Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan, mengusulkan pengendalian jumlah kendaraan pribadi. Bagaimana caranya?

"Kita harus sobek kantong pengguna kendaraan pribadi," katanya di dalam acara 'Catatan Akhir Tahun Transportasi Jakarta 2011' di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2011).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satu caranya, menurut pria yang akrab dipanggil Tigor itu, adalah dengan meningkatkan biaya penggunaan kendaraan pribadi tersebut. Kebijakan selama ini dianggap Tigor pro pada kendaraan pribadi.

"Betapa tidak hingga saat ini pengguna kendaraan pribadi sangat murah biaya parkirnya. Bisa parkir di mana saja. Dapat subsidi BBM dan bebas berkeliling kota tanpa bayar," ujarnya.

Kebijakan ini dianggap Tigor mendorong peralihan dari pemakai kendaraan umum ke angkutan pribadi. Akhirnya memperparah kemacetan, menurunkan kinerja lalu lintas, meningkatkan kecelakaan, dan memperparah kualitas udara Jakarta.

"Kalau orang mau menggunakan kendaraan bermotor pribadi harus mahal. Parkir harus mahal, subsidi BBM dihapuskan, dan adanya jalan berbayar," terangnya.

Tigor sendiri menurut catatan detikOto, pernah mengemukakan kalau tarif parkir seharusnya disesuaikan dengan NJOP sebuah kawasan. Alasannya, prinsip dasar parkir adalah penyewaan lahan. Uniknya tarif parkir di seluruh Jakarta masih sama yakni Rp 2.000 saja per jam, padahal harga tanah di Klender, misalnya, jauh berbeda dengan di kawasan Sudirman-Thamrin.

Bila sudah begitu, parkir di Jakarta harus dibagi dalam 3 zona dengan skala 1:3:5 untuk zona pinggir, antara dan pusat.

"Maksudnya bila di daerah pinggir seperti Klender tadi tarif parkir Rp 2.000, di zona pusat seperti Sudirman tarifnya harus 5 kali lipat yakni Rp 10.000 per jam. Kalau perlu naikkan lagi jadi Rp 20.000 per jam agar para pengguna mobil pribadi beralih ke moda transportasi massal," bebernya ketika itu.

(syu/ddn)