ERP Hanya Bisa Menyembuhkan Kemacetan untuk Sementara

Tangerang, Banten - Penerapan electronic road pricing (ERP) sepertinya sudah merupakan kepastian setelah Presiden SBY menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang di antaranya ada mengatur soal ERP.

Namun bagi beberapa kalangan, langkah pemerintah menerapkan ERP yang ditujukan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta bukanlah solusi jangka panjang bila kesediaan transportasi massal belum terwujud.

"Itu hanya penyembuhan kemacetan untuk sementara saja," ungkap Ketua III Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang juga Presdir PT Toyota-Astra Motor Johnny Darmawan di sela-sela peresmian diler Toyota di Tangerang, Banten, Jumat (24/6/2011).

Menurut Johnny kemacetan di Jakarta sesungguhnya bisa diurai bila pemerintah menerapkan rencana jangka panjang yang jelas, terutama untuk memprioritaskan pengadaan transportasi massal di Jakarta.

"Jakarta itu butuh mass transportation, kalau ERP saja atau pelat nomor ganjil-genap itu bukan solusi, itu cuma penyembuhan sementara," urainya.

TransJakarta pun menurut Johnny bukannya menjadi jawaban, sebab jalur TransJakarta dianggap memakan badan jalan yang ada. Selain itu, penerapan jalur transportasi air serta monorel juga tidak jelas.

"Kalau mau bikin ya harusnya pemerintah Jakarta bikin di underground, bikin subway. Prinsipnya buat transportasi publik yang tidak mengganggu jalan yang sudah ada. Jangan seperti busway yang malah makan jalan," tegasnya.

Langkah lain yang bisa diambil pemerintah menurut Johnny adalah dengan memperbaiki manajemen transportasi. Maksudnya berdayakan seluruh aset di jalan mulai dari trotoar, jembatan penyeberangan dan lainnya.

"Sekarang kita lihat bus saja berhenti seenaknya, ambil penumpang di tengah (jalan) atau bahkan di depan pos polisi. Bajaj apalagi," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penerapan electronic road pricing (ERP) semakin dekat bisa terlaksana. Presiden SBY telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang di antaranya ada mengatur soal ERP.

ERP akan diberlakukan di jalur 3 in 1 untuk menggantikan sistem itu. Jalur yang akan menggunakan ERP adalah Jl Hayam Wuruk, Jl MH Thamrin-Jl Jenderal Sudirman, Jl Sisingamangaraja serta di Jl Rasuna Said, Kuningan. ERP diberlakukan pada pukul 07.00-10.00 WIB dan 16.30-19.30 WIB.

Pengambil keputusan optimistis dengan pembatasan kendaraan sistem ERP ini dapat mengurangi kemacetan. Di negara padat seperti Singapura dan Stockholm, sistem ERP sukses menekan kemacetan.

Meski rencana ini memberikan hawa positif, namun Pemprov DKI masih terkendala hal lain yakni pengadaan barang. ERP ini harus terintegrasi dengan kamera dalam pengoperasiannya.

Nah, sementara pengadaan barang untuk ERP belum terwujud, dalam jangka pendek ini, Pemprov DKI dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengusulkan untuk mengujicobakan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap. Dua instansi ini sepakat mengujicobakan sistem ganjil-genap ini sebelum perhelatan akbar Sea Games 2011.

(syu/ddn)