Pemerintah China Geram Usai Biden Jegal Mobil Listrik Tiongkok

Pemerintah China Geram Usai Biden Jegal Mobil Listrik Tiongkok

Ridwan Arifin - detikOto
Minggu, 09 Jun 2024 13:09 WIB
Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning gestures during a press conference at the Ministry of Foreign Affairs in Beijing, Thursday, Oct 13, 2022. The Chinese government on Thursday accused Washington of
Juru Bicara Kemenlu China, Mao Ning Foto: AP Photo/Liu Zheng
Jakarta -

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mulai menjegal mobil listrik asal China. Kebijakan baru yang ditetapkan Biden itu menaikkan tarif pajak impor mobil listrik sampai empat kali lipat!

Dalam informasi yang disampaikan website Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, Joe Biden menyebutkan dalam wawancara eksklusif dengan majalah Time minggu ini, pemerintah Tiongkok memberikan subsidi dalam jumlah besar untuk membanjiri pasar AS dengan kendaraan listrik dan AS tidak akan menerimanya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning membantah segala tuduhan AS. Dia menyebut mobil listrik China bisa kompetitif lantaran sudah memiliki teknologi yang unggul. Setiap pabrikan asal China bisa menyesuaikan kebutuhan pasar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Popularitas kendaraan listrik Tiongkok dan produk energi baru lainnya di pasar global adalah hasil dari inovasi teknologi yang gigih, rantai pasokan dan industri yang mapan, serta persaingan pasar," kata Mao Ning dikutip Jumat (7/6/2024).

"Inilah yang terjadi ketika keunggulan komparatif kita memberikan apa yang dibutuhkan pasar. Perusahaan-perusahaan kami bersaing untuk mencapai keunggulan dibandingkan bergantung pada subsidi pemerintah," tambahnya lagi.

ADVERTISEMENT

Mao Ning membantah pabrikan China sudah "membanjiri" AS dengan mobil listrik. Menurutnya jumlah kendaraan listrik Tiongkok di AS belum begitu masif.

"Tahun lalu, Tiongkok hanya mengekspor 13.000 kendaraan listrik ke AS. Dalam hal apa hal ini bisa disebut 'membanjiri' pasar AS?" ceplos Mao Ning.

Lebih lanjut, Mao Ning geram dengan praktik diskriminatif AS terhadap kendaraan listrik China. Menurutnya dengan menaikkan tarif hingga 100 persen itu melanggar aturan WTO (World Trade Organization). Dia melanjutkan kebijakan tersebut bisa mengganggu stabilitas industri dan rantai pasok global serta pada akhirnya akan melemahkan kepentingan AS sendiri.

"China mendesak AS untuk sungguh-sungguh mematuhi prinsip-prinsip pasar dan peraturan perdagangan internasional, serta menciptakan pasar yang setara bagi perusahaan-perusahaan dari semua negara. China akan dengan tegas membela hak dan kepentingannya yang sah," kata Mao Ning.

Sedangkan pemerintah China, lanjut Mao Ning, tidak melanggar aturan WTO.

"Subsidi industri sebenarnya berasal dari AS dan negara-negara Eropa dan diadopsi secara luas oleh negara-negara di seluruh dunia. Kebijakan subsidi industri China secara ketat mematuhi peraturan WTO dan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi," tambah Mao Ning.

"Sebaliknya, AS adalah negara yang memberikan subsidi besar bagi industri dalam negerinya. Dalam beberapa tahun terakhir, AS menandatangani sejumlah undang-undang untuk melakukan intervensi langsung dalam alokasi sumber daya pasar melalui subsidi langsung dan tidak langsung yang berjumlah ratusan miliar dolar AS," ungkap Mao Ning.

Seperti diketahui Joe Biden mulai meningkatkan tarif impor kendaraan listrik China, dari sebelumnya 25 persen menjadi 100 persen. Kenaikan tersebut juga berdampak pada barang-barang impor China senilai USD 18 miliar termasuk baja, aluminum, semikonduktor, kendaraan listrik, hingga sel surya.

Pengenaan tarif impor tinggi pada kendaraan listrik itu ditujukan untuk melindungi pekerja di dalam negeri, termasuk bagi mereka yang bekerja di industri mobil listrik.

"Pekerja Amerika dapat bekerja lebih baik dan bersaing dengan siapa pun selama persaingannya adil. Tetapi sudah terlalu lama persaingannya tidak adil. Kami tidak akan membiarkan China membanjiri pasar kami," ujar Biden dalam pidatonya dikutip Reuters.




(riar/rgr)

Hide Ads