Upaya Pemerintah Agar Kendaraan Listrik Booming

Surabaya - Kendaraan beremisi karbon rendah (Low Carbon Emission Vehicle) terus digodok aturan dan pengembangannya oleh pemerintah. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah akan memberikan insentif.

"Yaitu mini tax holiday untuk industri baterai dan motor listrik sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian kita juga mengurangi income tax terutama untuk riset desain dan development," kata Airlangga di sela-sela pembukaan GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show) Surabaya yang digelar di Grand City Mall, Jumat (29/3/2019).

Sesuai implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah telah menyiapkan program pengembangan LCEV. Program ini terdiri dari tiga sub program, yaitu Kendaran Hemat Energi Harga Terjangkau (LCGC), Electrified Vehicle dan Flexy Engine.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam rangka memperkenalkan program kendaraan ramah lingkungan ini, yang perlu diperhatikan antara lain terkait penerimaan masyarakat terhadap kendaraan electrified vehicle, kenyamanan berkendara, infrastruktur pengisian energi listrik, rantai pasok dalam negeri, adopsi teknologi dan regulasi," sebutnya.

Upaya itu, di antaranya dukungan insentif fiskal berupa tax holiday atau mini tax holiday untuk industri komponen utama seperti industri baterai, industri motor listrik (magnet dan kumparan motor) melalui PMK Nomor 35 tahun 2018 yang direvisi menjadi PMK Nomor 150 tahun 2018 dan dukungan Tax Allowance bagi investasi baru maupun perluasan.

Selanjutnya, Kemenperin mengusulkan super deductible tax sampai dengan 300 persen untuk industri yang melakukan aktivitas research, development, and design (RD&D). Pemerintah juga sedang melakukan harmonisasi PPnBM melalui revisi PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang PPnBM Kendaraan Bermotor.

"Regulasinya sedang disusun, insentif fiskalnya sudah disetujui oleh DPR. Jadi, ada penurunan pajak maupun PPnBM. Prinsipnya, emisi rendah, PPPnBM-nya rendah. Sedangkan kalau emisinya tinggi, PPnBM juga tinggi. Regulasi ini juga dipersiapkan agar industri otomotif nasional bisa memproduksi kendaraan listrik," tandasnya.

Langkah lainnya, mengakselerasi penerapan standar teknis terkait LCEV, usulan pengaturan khusus terkait Bea Masuk dan Perpajakan lainnya termasuk Pajak Daerah untuk mempercepat industri kendaraan listrik di Indonesia, serta ekstensifikasi pasar ekspor baru melalui negosiasi kerja sama PTA (Preferential Tariff Agreement) dengan negara yang memiliki demand tinggi untuk kendaraan bermotor.

Apalagi, adanya Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) yang sudah resmi ditandatangani, diyakini mampu membuka lebih lebar peluang memacu ekspor mobil ke Negeri Kanguru.

"Pasar yang terbuka itu ditargetkan menjadi primadona ekspor mobil dari Indonesia ke Australia, karena marketnya cukup besar hingga 1,2-1,5 juta kendaraan. Sebab, industrinya di Australia sudah tutup semua. Ini diharapkan, industri otomotif nasional bisa menjajaki, karena salah satu insentif yang diberikan adalah electric vehicle," paparnya.

Airlangga menambahkan soal harmonisasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pihaknya sudah berkonsultasi dengan DPR. Airlangga juga menyebutkan terkait pengembangan industri otomotif.

Sementara pemerintah Jawa Timur bisa mendorong industri komponen bisa dikembangkan di Jawa Timur agar bisa mengimbangi industri yang ada di Karawang dan Bekasi.

"Kalau pemerintah Jawa Timur bisa mendorong agar industri komponen bisa ditarik di Jawa Timur, itu bisa mengimbangi Detroitnya industri yang ada di Karawang dan Bekasi Purwakarta bisa digeser disini. Tentunya dengan Trans Jawanya juga terhubung," ujar Airlangga.

Saat ini di daerah Sulawesi Tengah akan diproduksi bahan baku baterai listrik, yakni generasi kedua dari baterai listrik. "Nikel, Cobaltnya bisa dengan mangan, aluminum. Sehingga tentu kalau didorong dengan investasi baterai listrik di Jawa Timur, maka itu akan menarik industri di Jawa Timur. Dan tentu bisa dijadikan kawasan industri baru, mulai dari Solo sampai Surabaya. Saya kira Jawa Timur kalau memang mau menangkap peluang ini, kami di Kementerian akan memberikan fasilitas," tandas Airlangga.

(ddn/ddn)