Kendaraan Listrik Bisa Jadi Solusi Atasi Tingginya Polusi Udara di Jakarta

Jakarta -

Kualitas udara di Jakarta akhir-akhir ini menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Bahkan Jakarta sempat beberapa kali menempati posisi pertama sebagai kota dengan kadar polusi udara tertinggi di dunia.

Penyebab dari banyaknya polusi yang menyelimuti wilayah ibu kota ini berasal dari berbagai sektor, mulai dari sektor industri, transportasi, dan juga berasal dari PLTU yang tersebar di Jabodetabek.

Di sektor transportasi kendaraan bermotor yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya milik pribadi, menjadi penyumbang terbesar dari tingginya polusi udara di Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari sini kita dapat melihat alasan mengapa pemerintah ingin mempercepat pengadopsian kendaraan listrik di Indonesia.

Sejalan dengan rencana pemerintah, pakar otomotif asal Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu menyebutkan bahwa kendaraan listrik bisa menjadi solusi jangka panjang guna menekan tingginya polusi udara yang ada di kawasan ibu kota.

Ini dikarenakan kendaraan bertenaga listrik tidak mengeluarkan gas buang yang dapat memperburuk kualitas udara di Jakarta.

"Kendaraan listrik dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam mengatasi polusi udara di Jakarta. Karena tidak menghasilkan emisi gas buang yang berbahaya, seperti emisi CO2 dan Particulate Matter (PM 2.5), juga tidak menghasilkan CO dan NO2 atau nitrogen dioksida," kata Yannes kepada detikOto, beberapa waktu lalu.

Menurut Yannes, subsidi pada motor listrik yang diberikan oleh pemerintah tentu bisa menjadi salah satu solusi. Namun syarat dan proses penerimaan subsidi harus dibuat lebih sederhana, serta cakupan targetnya diperluas.

"Pemerintah dapat memberikan insentif yang lebih sederhana prosesnya kepada pengguna sepeda motor yang mau beralih ke sepeda motor listrik," pungkasnya.

Solusi lainnya ialah dengan adanya peran pemerintah dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur transportasi publik berbasis energi baru terbarukan. Kemudian masyarakat pun harus bisa beralih ke penggunaan transportasi umum.

"Pemerintah dapat menginvestasikan lebih banyak dalam pengembangan infrastruktur transportasi publik berbasis energi baru terbarukan, seperti EV, Biodiesel, dan biofuel yang efisien dan terjangkau, seperti kereta api, bus, dan angkutan umum lainnya" tutur Yannes.

Tetapi karena saat ini sebagian besar ketersediaan listrik di Indonesia berasal dari PLTU, maka Yannes menyebutkan bahwa pemerintah juga harus mulai mengganti sumber energi menjadi yang lebih ramah lingkungan. Yannes juga berpendapat bahwa untuk saat ini setidaknya pemerintah perlu mengontrol emisi yang dihasilkan oleh PLTU dan industri lainnya.

"Namun, energi listrik saat ini masih berasal dari PLTU. Sekitar 10 PLTU batubara yang dalam radius 100 km dari Jakarta berkontribusi sekitar 20-30% polusi. Jadi, PLTU ini harus mulai diganti dengan menggunakan sumber energi yang bersih," terang Yannes.

"Pemerintah juga perlu mengatur standar emisi pada PLTU dan sektor industri secara ketat," tambahnya.

Namun perlu digarisbawahi bahwa dalam melakukan transisi dari penggunaan kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik, pemerintah perlu memperhatikan persoalan-persoalan terkait ekonomi dan sosial yang berada di tengah masyarakat.

"Strategi transisi harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat yang masih bergantung pada kendaraan konvensional dan sektor industri terkait," tutup Yannes.