Tilang SIM Pertama di Venezuela

Caracas - Pengguna mobil yang senang ngebut selama ini selalu dimanjakan di Venezuela. Bagaimana tidak, harga bensinnya di sana sangat murah, pengemudi ugal-ugalan pun jarang yang ditilang. Tetapi kini hal itu mulai berubah.

Sebuah bus terpaksa dihentikan polisi Venezuela karena ulah sopirnya yang tidak mementingkan keselamatan penumpang. Bahkan sampai salah satu ban belakangnya terlepas.

Padahal seperti dilansir Reuters, Selasa (24/5/2011) bus tersebut sedang dikendarai dalam kecepatan tinggi. Akibatnya bus yang dikendalikan dihentikan oleh polisi dan SIM pengemudi bus tersebut disuspensi alias ditilang selama 1 tahun. Kejadian ini pertama kalinya terjadi di Venezuela.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Semakin parah ketika polisi mendapatkan bus tersebut sedang mengangkut penumpang yang melebihi kapasitas daya angkut peraturan lalu lintas di Venezuela. Bus tersebut sesak dengan penumpang yang berjubel.

Anehnya sang 'pilot' tidak merasakan hal ganjil saat bus menempuh kecepatan tingggi. Setidaknya ia merasakan jika traksi bus aneh, atau mungkin bodi mobil terasa miring ketika bus dijalankan.

"Sangat penting untuk menekankan bahwa ini adalah yang pertama kalinya di Venezuela. Kita menilang surat izin mengemudi selama 12 bulan berturut-turut," kata Kepala Polisi Nasional Luis Fernandez.

Hukum pertama yang memungkinkan SIM pengemudi ditilang ini diberlakukan sejak 2008 lalu namun tidak pernah dilaksanakan, ujar Fernandez. Hukuman maksimal adalah 5 tahun karena membunuh seseorang dalam kecelakaan.

Di Venezuela tidak mengenal tilang terhadap orang-orang yang mengemudi sambil mabuk. Berkendara di jalanan antar kota pun cukup menegangkan, soalnya bus dan truk bisa melaju dengan kecepatan di atas 160 km per jam.

Namun upaya untuk membuat jalanan Venezuela aman setidaknya mulai dilakukan. Walikota Caracas menetapkan kebijakan yang memaksa pemilik mobil untuk hanya mengendarai mobilnya sehari dalam seminggu.

Kebijakan yang cukup sukses dan dituruti oleh kota lainnya di Amerika Latin. Namun kebijakan itu mentah juga di pengadilan karena dinilai melanggar hak-hak warga untuk transportasi. Aduh pusing juga ya...

(ddn/ddn)