Tak Logis Motor Dilarang Pakai BBM Subsidi

Jakarta - Rencana pelarangan atau pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi motor sangat tidak logis.

Sebab, sepeda motor hanya mengonsumsi BBM subsidi sebesar 5,76 juta kilo liter (KL) per tahun dari total pemakaian BBM bersubsidi sebesar 21 juta KL per tahun. Sementara mobil mencapai 15,24 juta KL per tahun.

"Jelas pelarangan ini tidak masuk akal. Konsumsi BBM bersubsidi sepeda motor hanya 27% dari total pemakaian BBM bersubsidi. Kalau memang penggunaan premium bersubsidi hendak dikurangi, lebih baik mobil pribadi dahulu yang dilarang menggunakan bensin bersubsidi," ujar Humas Pengurus Pusat Dewan Nasional Yamaha Vixion Club Indonesia (YVCI), dalam surat elektronik yang diterima detikOto, Kamis (27/5/2010).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dwi menegaskan, pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi sepeda motor akan berdampak besar bagi rakyat kecil. Karena saat ini rakyat kecil lebih senang menggunakan motor sebagai salah satu alat transportasi.

"Secara logika saja, mereka yang mempunyai mobil adalah kalangan ekonomi menengah ke atas. Konsumsi premium untuk mobil pun jauh lebih boros dibanding motor. Lalu kenapa pemilik mobil masih dibolehkan membeli premium bersubsidi?" katanya.

Karenanya, langkah yang lebih bijak diambil pemerintah adalah membuat aturan pembatasan penggunaan premium bersubsidi bagi kendaraan roda empat (mobil).

"Lebih bagus mobil dahulu yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Jelas dari kapasitas mesin (CC) mobil jauh lebih besar daripada motor. Artinya, konsumsi bensinnya pun jauh lebih boros," ujar Dwi.

Selain itu, sarana transportasi umum juga harus diperbaiki oleh pemerintah. Sehingga, masyarakat mau menggunakan transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi untuk berpergian.

"Saat ini transportasi umum kita masih kurang memadai. Sehingga masyarakat enggan menggunakan transportasi umum. Banyaklah kebijakan populis yang bisa diambil pemerintah sebelum benar-benar melarang penggunaan BBM bersubsidi untuk sepeda motor," imbuh Dwi.

(ddn/ddn)