Polling detikOto: Ramai-ramai Tolak ERP

Jakarta - Pemerintah belum menerapkan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Namun sudah banyak nada miring dengan mengatakan 'Tidak Setuju' akan keputusan kali ERP ini.

Dalam polling yang digelar detikoto pun menunjukkan 70,91 persen menolak jalan berbayar di Jakarta.

Tidak hanya pembaca detikOto yang berpartisipasi di dalam polling, beberapa komunitas yang dihubungi detikOto pun hampir semuanya menyatakan tidak setuju dengan ERP.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya yakin semua klub pasti tidak ada yang setuju, karena kita membayar pajak mobil saja sudah mahal dan gila-gilaan masa harus ditambah lagi dengan membayar di jalan protokol," ujar Chatta, dari komunitas Volvo Freaks.

Chatta pun mengatakan ERP dan pembatasan warna mobil bukan keputusan yang tepat untuk menanggulangi masalah kemacetan yang telah menjadi momok setiap pengendara.

"Menurut saya solusinya itu adalah mobil baru harus dikurangi produksinya karena mobil lama di sini kan tidak dihancurkan seperti di Singapura. Kalau pun ERP ini sampai dilaksanakan, secara otomatis pasti semua akan menghindari jalan yang terkena ERP itu," kata Chatta.

"Padahal kita bayar pajak kendaraan itu untuk membangun jalanan. lalu uang itu pada kemana dan sekarang terlebih lagi mencari uang seperti ini, semakin tidak jelas saja kemana uang itu," ungkap Chatta.

Nada yang sama pun diberikan Andra, Ketua Indonesia Kijang Club.

"Kalau kita sih sebenarnya keberatan dengan kebijakan Electronic Road Pricing(ERP). Kalau mau Indonesia ini seperti Singapura, dimana mobil lama dihilangkan atau tidak boleh jalan. Dan untuk pemilik kendaraan itu harus satu nama saja. Karena banyak pengendara satu nama tapi memiliki banyak kendaraan," ujar Andra.

"Maaf kata misalnya bensin sehari saja isi Rp 50 ribu, masak untuk jalan lebih mahal dari pada bensin. Dan kalau pun bicara seberapa besar angka kalau bisa seminum mungkin misalnya Rp 500 hingga 1.000 saja, tapi apakah pihak pemerintahnya mau terima," tutup Andra.

(ddn/ddn)