.webp)
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemenko Bidang Perekonomian telah mengumumkan, harga BBM subsidi seperti Pertalite tak naik hingga akhir 2026. Namun, bagaimana nasib BBM nonsubsidi seperti Pertamax?
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, sejauh ini hanya harga BBM subsidi yang sudah mendapat kepastian. Sementara BBM nonsubsidi masih terus dikaji hingga menemukan formulasi yang tepat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu (harga BBM nonsubsidi) masih dikaji. Setelah pengkajian selesai, pasti akan segera disampaikan ke publik," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, dikutip dari detikFinance, Selasa (7/4).
 Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) saat konferensi pers terkait kebijakan transportasi dan BBM di Jakarta, Senin (6/4/2026). Pemerintah memastikan tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026 guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarkat. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/agr Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A |
Menurut Airlangga, harga BBM subsidi bisa dipertahankan hingga Desember 2026, asalkan harga minyak dunia tak lebih dari US$ 97 per barel. Pernyataannya kurang lebih mirip dengan yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
"Selama harga minyak tidak lebih dari US$ 97 per barel secara rata-rata, maka harga BBM ini bisa kita pertahankan sampai bulan Desember tahun ini," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim, pemerintah dan badan usaha swasta tengah berunding membahas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.
Menurut Bahlil, pihaknya masih mencari formula terbaik dan win-win solution dalam menentukan harga BBM nonsubsidi. Sebagai informasi, harga BBM nonsubsidi Pertamina maupun SPBU swasta belum mengalami penyesuaian di bulan April ini.
"Menyangkut dengan harga BBM nonsubsidi ini, kita lagi melakukan pembahasan. Nah, pembahasan ini sudah barang tentu melibatkan juga adalah badan swasta lainnya. Dan sampai dengan sekarang, kita lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana," kata Bahlil.
