Ojol Kok Demo Melulu, Sih?

Ratusan ojol gelar demo di Monas, Kamis (17/7), menolak status buruh dan potongan 10%, serta mendesak Perppu sebagai payung hukum layanan ojol. — Demo ojol. Foto: Ari Saputra

Jakarta -

Gabungan ojek online (ojol) se-Indonesia telah melakukan demo di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (21/7). Menariknya, aksi sejenis sudah digelar berkali-kali tahun ini. Lantas, apa yang membuat mereka mau melakukannya berulang-ulang?

Ketua Umum asosiasi ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan demo sampai tuntutan utamanya dikabulkan pemerintah dan aplikator. Mereka menuntut agar potongan aplikasi yang semula 20-30 persen bisa diturunkan menjadi hanya 10 persen.

"Ini bukan aksi terakhir. Kami akan melakukan aksi lebih besar lagi. Di bulan depan ataupun bulan-bulan selanjutnya sampai potongan 10 persen kami menangkan," ujar Raden Igun di kawasan Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dikutip dari detikFinance.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejumlah pengemudi ojek daring (ojol) melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (21/7/2025). Dalam aksinya mereka menutut aplikator untuk menurunkan potongan komisi menjadi 10 persen dan juga mendesak pemerintah untuk menerbitkan UU Transportasi Online Indonesia. Foto: Grandyos Zafna/detikcom

Bahkan, kalau perlu, intensitas demonya ditingkatkan. Sebab, menurut Igun, semuanya demi kebaikan pengemudi ojol di Indonesia.

"Kalau perlu setiap sebulan sekali kami siap lakukan. Dua bulan sekali kami siap lakukan. Ini aksi lanjutan dari aksi 20 Mei 2025 lalu," ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Igun menilai, komisi untuk aplikator di Indonesia salah satu yang tertinggi di Asia. Potongan tarif aplikasi bisa mencapai 20 persen ke atas.

"Indonesia adalah (negara) yang menempati potongan biaya aplikasi tertinggi di Asia. Sedangkan di negara lain, yang jumlah pengemudi online-nya ini tidak lebih banyak dari Indonesia, itu sangat rendah," tuturnya.

Menurutnya tarif rata-rata di negara Asia lainnya berkisar 6-12 persen. Angka itu tidak terlalu jauh dari permintaan ojol di Indonesia yang menuntut tarif turun menjadi 10 persen.

"Contoh di negara-negara tetangga kita berlaku 6-12 persen atau tidak jauh dari 10 persen. Nah, ini ada apa? Kenapa Kementerian Perhubungan ini menutup komunikasi bahwa pengajuan potongan 10 persen ini bukan pengajuan yang baru kemarin. Kita juga melihat dari yang biaya aplikasi yang berlaku di wilayah-wilayah Asia," kata Igun.

Selain potongan aplikasi, secara umum ada empat tuntutan lain yang digaungkan gabungan ojol se-Indonesia. Berikut daftarnya:

1. Negara Hadirkan UU Transportasi Online/PERPPU

2. Driver 90% Aplikator 10% HARGA MATI

3. Pemerintah Buat Peraturan Tarif Antar Barang dan Makanan

4. Audit Investigatif Aplikator

5. HAPUS Aceng, Slot, Hub, Multi Oder, Member, Pengkotak-Kotakan dan lain-lain. Semua Driver Reguler Kembali.