Tanggapan Produsen soal Usulan Insentif Mobil seperti Zaman Pandemi

Presiden Direktur PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Minoru Amano menanggapi usulan Gaikindo ke pemerintah mengenai pemberian insentif PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) untuk mobil penumpang dengan tingkat kandungan lokal tinggi.

Menurut Amano, sebagai solusi jangka pendek, usulan tersebut cukup baik. Sebab, di masa lalu, relaksasi sejenis terbukti berhasil untuk meningkatkan penjualan mobil yang sedang lesu akibat pandemi.

"Kami sih memandangnya pemerintah memahami kondisi otomotif yang stagnan. Itu impact-nya bukan ke kita sebagai produsen, tapi juga ke supplier-supplier kita. Makanya dengan adanya insentif itu, kami yakin dampak baiknya ke banyak pihak," ujar Amano saat sesi wawancara eksklusif di ICE BSD, Tangerang Selatan.

"Jadi kami berpikir, kalau aturan itu nanti diberikan untuk model-model ber-TKDN tinggi, itu akan lebih baik ya. Kalau Suzuki kan ada Ertiga, XL7 dan Carry yang TKDN-nya sudah 80 persen ya. Kalau ada insentif seperti itu tentu akan menimbulkan efek bola salju untuk pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Presiden Direktur (Presdir) PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Minoru Amano Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Meski demikian, kata Amano, insentif sejatinya merupakan solusi jangka pendek. Sehingga pemerintah dan produsen tetap harus mencari cara untuk program jangka panjang.

Dulu, ketika dunia sedang dilanda krisis ekonomi tahun 2009, pemerintah di sejumlah negara termasuk Eropa memberikan insentif sejenis untuk meningkatkan penjualan mobil yang merosot tajam. Permintaan kendaraan langsung melejit total di awal-awal, namun turun parah setelah pemerintah menarik aturan.

"Jadi harapannya itu bukan insentif yang naik sementara, tapi kebijakan itu bisa membuat siklus yang berkelanjutan. Konsisten," ungkapnya.

Presiden Direktur (Presdir) PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Minoru Amano Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Sebelumnya, Gaikindo mengaku telah mengusulkan pemerintah mengenai program relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mobil penumpang. Insentif tersebut diyakini mampu meningkatkan penjualan mobil yang sedang drop.

Relaksasi PPnBM untuk mobil penumpang sempat diterapkan ketika pandemi melanda Indonesia, tiga tahun lalu. Ketika itu, insentif tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat konsumen dalam membeli kendaraan baru.

"Kita minta kepada pemerintah agar ada insentif sementara seperti saat Covid-19 lalu. Yaitu, pengurangan atau penghapusan PPnBM bagi mobil yang diproduksi di dalam negeri dengan TKDN tinggi seperti 60 persen ke atas. Supaya harga terjangkau," ujar Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto.

Menurut Jongkie, gagasan tersebut seharusnya bisa dijalankan pemerintah. Sebab, yang dibebaskan hanya PPnBBM. Sementara pajak-pajak lainnya masih tetap ada.

"Satu saya tambahkan bahwa kami tidak meminta uang. Justru kita akan meningkatkan pendapatan karena yang dihapus dan dikurangi hanyalah PPnBM saja. Sedangkan PPN, BBNKB, tetap dibayar. PKB juga dibayarkan," kata dia.

Penjualan Mobil Drop

Dikutip dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari sampai dengan Juni 2024 tercatat hanya 408.012 unit.

Capaian sepanjang Januari-Juni tersebut minus 19,4 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 506.427 unit.

Produksi mobil di Tanah Air pun ikutan anjlok. Pada semester satu 2024, produksi mobil di Indonesia hanya 561.772 unit, turun 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode sama tahun 2023, produksi mobil mencapai 702.144 unit.

Dari Listrik sampai Hybrid, Ini Gebrakan Suzuki di GIIAS 2025

Dari Listrik sampai Hybrid, Ini Gebrakan Suzuki di GIIAS 2025