Tanggapan Ganjar soal Insentif Mobil Hybrid yang Lagi Disiapkan Pemerintah

Ganjar Pranowo di IIMS 2024. — Ganjar Pranowo soal insentif mobil hybrid. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detik.com

Jakarta -

Calon Presiden atau Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo turut mengomentari rencana pemerintah yang hendak memberikan insentif untuk pembelian mobil hybrid. Ganjar menganggap, kendaraan hibrida saat ini belum perlu diberikan insentif.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto memastikan, pemerintah tengah menggodok aturan terkait insentif mobil hybrid. Dia menjelaskan, insentif tersebut berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP).

Besaran PPN DTP untuk mobil hybrid rencananya akan sama dengan besaran insentif yang diberikan untuk mobil listrik. Sayangnya, Airlangga belum memberikan kepastian mengenai kapan aturan tersebut diterbitkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hitung-hitungan ada tapi kita musti rapatin dulu," kata Airlangga Hartarto di Jakarta, belum lama ini.

Ganjar Pranowo di IIMS 2024. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detik.com

Meski demikian, Ganjar menegaskan, insentif mobil hybrid masih belum perlu. Sayangnya, dia tak mengurai lebih detail mengenai alasannya.

"(Insentif mobil hybrid) belum perlu," respons Ganjar singkat saat ditanya mengenai urgensi insentif hybrid di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis malam (22/2).

Pernyataan Ganjar senada dengan apa yang disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI, Moeldoko di lokasi yang sama. Moeldoko juga menganggap, insentif mobil hybrid belum perlu diterapkan. Sebab, kendaraan tersebut sejatinya masih membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) yang kurang ramah lingkungan.

"Sebenarnya menurut saya (insentif hybrid) tidak penting-penting amat, karena toh masih pakai bensin dan ditambah lagi itu akan menjadi beban untuk pengendara, karena kan ada bensin dan listrik," ungkap Moeldoko saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (20/2).

Mobil hybrid. Foto: Istimewa

Moeldoko menegaskan, saat ini hanya mobil listrik yang secara urgensi membutuhkan insentif dari pemerintah. Karena, kata dia, kendaraan tersebut sepenuhnya ramah lingkungan dan bisa mengurangi penggunaan BBM di Indonesia.

"Tapi dari sisi insentif yang close to ev yang kurang (penting). Lebih baik di EV aja, karena EV ada dua dampak: pertama lingkungan, kedua masalah besaran impor BBM kita yang besar," kata Moeldoko.