Gibran Mau Bangun Transportasi Umum yang Ramah Kaum Disabilitas, Pakai Cara Ini

Gibran Sentil Cak Imin dan Mahfud MD soal IKN — Gibran dalam debat Cawapres. Foto: Andhika Prasetia

Jakarta -

Gibran Rakabuming Raka berniat membangun transportasi umum yang ramah kaum disabilitas. Transportasi umum itu juga sudah terhubung dengan digitalisasi.

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menanggapi jawaban Muhaimin Iskandar terkait dengan strategi instrumen fiskal untuk mengatasi sejumlah permasalahan, termasuk transportasi umum. Menurut Gibran bila bicara masalah perkotaan, maka transportasi umum adalah hal penting.

Wali Kota Surakarta itu menyebut akan membangun transportasi umum yang sudah terintegrasi dengan sistem digitalisasi. Tak kalah penting transportasi umum itu tetap aman dan nyaman untuk kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang kan udah ada Teman Bus nah ini kita replikasi di beberapa kota juga. Lalu di beberapa level kota kecil kita pake skema buy to service sehingga masyarakat bisa mencoba menggunakan transportasi umum secara gratis," kata Gibran dalam sesi debat Cawapres, di JCC Senayan, Jakarta.

Sekadar informasi, skema buy to service (BTS) sudah ada sejak tahun 2020. Skema tersebut dihadirkan untuk menjawab tingginya kebutuhan akan moda transportasi publik di perkotaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Dikutip laman Kementerian Perhubungan, skema BTS adalah mekanisme pembelian layanan angkutan massal oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, kepada operator dengan mekanisme lelang berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) atau Quality Licensing yang memenuhi aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan serta memenuhi aspek kesehatan.

Jadi dalam skema ini, pemerintah hanya memfokuskan diri untuk mengevaluasi kinerja layanan yang dijalankan oleh operator. BTS merupakan pengembangan dari program sebelumnya, yaitu Bus Rapid Transit (BRT), di mana pemerintah membeli bus yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola. Skema ini diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, yang kemudian diubah dengan PM Nomor 2 Tahun 2022.

Adapun Program ini dikemas dengan nama Teman Bus (transportasi ekonomi mudah aman dan nyaman). Teman Bus berupa kendaraan bus sedang yang berkapasitas 40 penumpang dengan 20 tempat duduk dan bus besar yang berkapasitas 60 penumpang dengan 30 tempat duduk. Masing-masing terdapat 1 area untuk prioritas. Teman Bus dilengkapi dengan CCTV dan sensor alarm pengemudi adalah salah satu upaya untuk memberikan rasa aman bagi penumpang.