Terungkap! Ada Motor-Bus Pariwisata Pakai 'Mode Helikopter' Beli BBM Subsidi

PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan adanya modus penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Modus itu membuat distribusi BBM subsidi tidak tepat sasaran.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menjelaskan modus mode helikopter dipakai dari motor, mobil, truk, dan bus pariwisata. Pelaku melakukan pengisian BBM subsidi berulang kali menggunakan kendaraan yang sama atau dalam jumlah yang besar sekaligus. Penyelewengan ini membuat penyaluran BBM subsidi menjadi tidak tepat sasaran.

"Helikopter di sini dimaksudkan adalah pengisian yang dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan kendaraan yang sama tapi menggunakan pelat nomor dan juga QR Code yang berbeda, jadi memang ada pemalsuan atau penggandaan yang dilakukan," kata Riva saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta.

Modus penyelewengan BBM dengan mode helikopter ini dilakukan dengan menggunakan truk, mobil, sepeda motor, dan bus pariwisata yang sudah dimodifikasi. Semuanya terindikasi sudah menjalin kerja sama antara pelaku dan oknum operator SPBU.

Dalam paparannya, Riva menjelaskan beberapa parameter yang perlu diwaspadai antara lain:

• Apabila truk melakukan pengisian BBM di SPBU dalam waktu lama (maksimal 20 menit)
• Mobil pribadi melakukan pengisian BBM dalam waktu lama (maksimal 10 menit)
• Motor modifikasi dengan menggunakan lebih dari satu jerigen.
• Kendaraan yang sama masuk secara berulang.
• Antrian kendaraan yang panjang di SPBU.

"Satu modus terbaru adalah menggunakan bus pariwisata," jelas dia.

Parameter bus pariwisata yang melakukan kecurangan, yakni bus melakukan pengisian BBM subsidi dalam waktu lama, bus yang sama masuk ke SPBU secara berulang kali, dan antrian kendaraan yang panjang di SPBU.

Selain itu Riva juga memaparkan adanya ilegal unloading dari truk tangki BBM. Penyelewengan BBM ini terjadi saat truk tangki BBM Pertamina berhenti tidak di lokasi yang sudah ditentukan.

Penyelewengan juga bisa dilakukan dengan memalsukan dokumen pemerintah bagi petani dan nelayan.

"Di mana untuk nelayan dan juga petani yang melakukan pengambilan atau diizinkan melakukan pengambilan menggunakan jerigen. Ini terkadang menggunakan surat rekomendasi yang digandakan. Ini yang kami lakukan pengawasan dan penindakan bersama-sama BPH Migas dan juga aparat penegak hukum," tambahnya.