3 Ancaman Sanksi jika Kendaraan Belum Uji Emisi: Parkir Mahal-Denda Pajak

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan uji emisi. Jika tidak melakukan atau tidak lulus uji emisi, ada tiga kebijakan yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, tiga kebijakan penting itu untuk memastikan seluruh kendaraan bermotor di Jakarta memenuhi ambang batas emisi gas buang yang dipersyaratkan sebagai upaya memperbaiki kualitas udara. Ketiga kebijakan tersebut antara lain sosialisasi penaatan hukum, disinsentif parkir, dan pengenaan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan yang belum melakukan uji emisi.

"Kendaraan bermotor di Jakarta yang berusia di atas 3 tahun diwajibkan setiap tahun melakukan uji emisi," kata Asep dalam keterangan tertulis.

Pertama, jika kendaraan tidak melakukan uji emisi ke depannya akan dilakukan sosialisasi penaatan hukum saat melintas di jalan raya. Pada tanggal 6 sampai dengan 19 Juni 2023, Polda Metro Jaya akan melakukan Operasi Patuh 2023 dan uji emisi menjadi salah satu objek yang diusulkan dalam operasi tersebut.

"Pihak Kepolisian akan melakukan himbauan dan sosialisasi urgensi melakukan uji emisi saat Operasi Patuh 2023," kata Asep.

Kedua adalah disinsentif tarif parkir. Jika kendaraan belum uji emisi, maka pemiliknya harus membayar parkir lebih mahal. Saat ini lokasi parkir yang sudah menerapkan disinsentif parkir sebanyak 11 lokasi dan akan bertambah secara bertahap di semua kantor Samsat, GOR, dan RSUD.

Selain di lokasi parkir yang dikelola Pemprov DKI Jakarta tersebut, disinsentif parkir akan diterapkan di lokasi parkir yang dikelola pihak swasta. Saat ini telah dilakukan pendekatan untuk mengintegrasikan data uji emisi ke pengelola parkir-parkir swasta. Nantinya akan dilakukan revisi Pergub Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum di Luar Badan Jalan.

"Tarif parkir maksimal akan dikenakan kepada kendaraan yang belum melakukan uji emisi," kata Asep.

Kebijakan ketiga adalah pengenaan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Denda Pajak ini akan menyasar pemilik kendaraan yang saat membayar PKB belum melakukan uji emisi. Artinya, setiap kali membayar PKB, kendaraan yang belum melakukan uji emisi akan mendapatkan sanksi berupa denda koefisien dari nilai pajak yang harus dibayarkan.

"Besaran koefisien denda pajak yang meliputi jenis kendaraan ini akan didorong perumusannya oleh KLHK dan Kementerian Dalam Negeri dan akan berlaku nasional," kata Asep.

Menurutnya, ketiga kebijakan ini akan mendorong uji emisi dilakukan secara masif. Cara ini juga akan memberikan dampak dalam perbaikan kualitas udara.

Festival LIKE 2 Gelar Uji Emisi, Ini Tips Agar Lolos

Festival LIKE 2 Gelar Uji Emisi, Ini Tips Agar Lolos