Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) mengalami pembengkakan biaya sebagai dampak krisis pandemi virus Corona (COVID-19). Untuk menutup kekurangan biaya itu, pemerintah harus berhutang dalam jumlah besar. Apa kata Presiden Jokowi?
Sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mengajukan pinjaman US$ 550 juta atau Rp 8,3 triliun (kurs Rp 15.235) untuk menambal bengkak proyek atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pinjaman itu diajukan ke China Development Bank (CDB).
"Dana kesepakatan angkanya US$ 1,2 miliar ini sudah diskusikan dengan BPKP untuk setujui di komite. Nah, itu porsi loan itu sekitar US$ 550 juta peminjamannya sedang kita ajukan ke CDB. Kita sedang diskusikan struktur final dan harganya," ungkapnya dikutip dari detikFinance.
Presiden Jokowi yang turut hadir di pembukaan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 lantas dimintai tanggapan terkait utang baru untuk kelanjutan kereta cepat pertama di Indonesia tersebut. Menurut Jokowi, kepentingan transportasi umum harus diutamakan di atas transportasi pribadi.
"Kita ini harus pro transportasi massal. Hati-hati, jangan pro kepada kendaraan pribadi. Meski ini di IIMS, (kita harus) pro pada transportasi massal," kata Jokowi kepada media.
"Sehingga yang namanya MRT, LRT, Kereta Api, Kereta Api Cepat, itu menjadi sebuah keharusan bagi kota-kota besar agar moda transportasi terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota. Sehingga orang tidak cenderung ke yang namanya mobil pribadi," sambung Jokowi.
Dikutip dari laman CNBC Indonesia, biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung terus mengalami pembengkakan, dari awalnya US$ 5,13 miliar, kemudian berubah menjadi US$ 6,07 miliar, lalu jadi US$ 7,5 miliar.
Simak Video "Video Perjalanan Whoosh Terganggu Gegara Atap Rumah Warga Jatuh ke Jalur"
(lua/dry)