Subsidi Kendaraan Listrik Diusulkan Cuma buat Daerah yang Sulit BBM

Presiden Joko Widodo berboncengan dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengendarai motor listrik menembus hujan saat kunjungan kerja di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Kamis (12/4). Kunjungan kerja Presiden ke Asmat diantaranya untuk pemberian gizi makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak-anak, memeriksa pembangunan tampungan air hujan serta pembangunan rumah bagi warga Asmat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama/18 — Presiden Joko Widodo mengendarai motor listrik di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta -

Pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik. Namun, subsidi kendaraan listrik diusulkan hanya untuk daerah tertentu yang sulit mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).

"Lebih baik pemerintah mengalokasikan subsidi kendaraan listrik untuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) dan kepulauan, daerah-daerah yang sulit mendapatkan BBM (bahan bakar minyak). Daripada menambah BBM dengan ongkos angkut yang mahal, memberikan insentif untuk mendapatkan kendaraan listrik dirasa lebih menghemat anggaran negara," kata Pengamat transportasi yang juga Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/12/2022).

Dia mencontohkan warga di Kota Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Di sana, warganya sudah menggunakan kendaraan listrik dalam mobilitasnya sejak tahun 2007. Hingga sekarang, sudah 4.000 unit kendaraan listrik yang beroperasi di Agats.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alasannya, distrik ini kesulitan mendapatkan BBM dan kondisi jaringan jalan yang tidak lebar seperti jalan pada umummnya. Lebar jalannya rata-rata 4 meter dan dibangun di atas rawa. Kawasan-kawasan yang sulit distribusi BBM, insentif motor listrik di kawasan ini bisa menjadi solusi yang baik daripada harus mendistribuskan BBM dengan ongkos mahal," ucap Djoko.

Dia bilang, dengan pemberian subsidi untuk kendaraan listrik di daerah 3T, nantinya pemerintah bisa fokus pada perbaikan infrastruktur listrik yang tersedia, sembari menyuplai bahan bakar untuk pembangkit listrik di daerah tersebut secukupnya.

"Infrastruktur listrik juga perlu perbaikan, sehingga ekosistem akan terbangun dan ketergantungan BBM bisa dikurangi," katanya.

Djoko juga menilai bahwa pemberian subsidi untuk mobil listrik, mobil hybrid, motor listrik dan motor konversi tidak menyelesaikan masalah. Justru, Djoko menganggap pemberian subsidi itu menimbulkan masalah baru yaitu jalanan semakin macet dan risiko kecelakaan tinggi. Untuk itu, Djoko menyarankan juga subsidi kendaraan listrik diberikan untuk transportasi umum.

"Memberikan insentif untuk membenahi transportasi umum di banyak kota, kendaraan listrik daerah 3T dan kepulauan (seperti Kep. Anambas, Kep. Natuna, Kep. Maluku Utara, Kepulauan Riau) akan lebih bijak dan tepat sasaran. Di perkotaan akan didapat kemacetan berkurang, angka kecelakaan menurun dan polusi udara rendah," ucapnya.