Truk Maut Balikpapan, 'Tanggung Jawab' Keselamatan Bukan Hanya pada Sopir

Tragisnya kecelakaan truk di Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat (21/1) kemarin menyoroti peran yang terlibat dalam transportasi niaga. Sejatinya tanggung jawab keselamatan tak sepenuhnya berada di tangan sopir.

Hal ini diungkapkan oleh Jusri Pulubuhu. Pria yang sudah menggeluti bidang keselamatan berkendara selama 38 tahun ini mengatakan perlu langkah preventif dan tindakan terukur dari berbagai pihak. Jusri membaginya ke dalam empat elemen.

"Kalau dalam konteks kecelakaan, itu tidak hanya jadi tanggung jawab pengemudi, tetapi juga stakeholder. Stakeholder yang pertama adalah pemerintah. Mereka harus mampu menyediakan aturan kebijakan yang bertujuan keselamatan," buka Jusri kepada detikcom, Jumat (22/1/2022).

Lanjut Jusri, pihak pengusaha juga perlu menjadikan aturan tersebut sebagai keselamatan jalan bersama. Alih-alih demi menekan angka keuntungan, malah membuat jalan raya jadi tempat pembantaian nyawa.

Sebab, Jusri mengatakan kompetensi pengemudi jadi satu hal penting dalam mengemudikan kendaraan besar. Sebab, bukan hanya dimensinya yang bongsor, tetapi juga membawa muatan.

Terlebih teknologi kendaraan dari agen pemegang merek (APM) juga terus berkembang sehingga pelatihan dan sertifikasi jadi salah satu cara untuk mencetak sopir-sopir yang berkualitas.

Petugas mengevakuasi truk tronton bernomor polisi KT-8534-AJ setelah mengalami kecelakaan di Turunan Rapak, Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan, Jumat (21/1/2022). Kecelakaan yang diduga karena truk mengalami rem blong itu mengakibatkan empat orang tewas. ANTARA FOTO/HO/Novi A/pras/nym.

"Kemudian stakeholder kedua, transportir sebagai pengusaha, mereka harus menjadikan aturan itu sebagai kebutuhan. Mulai salah satu aturannya dari seleksi dan rekrutmen," ujar Jusri.

Jusri tak menampik jika imbasnya pengusaha logistik atau truk tak bisa berhemat.

"Dapatkan orang-orang yang berkompetensi, bukan hanya bisa. Harus diperoleh dari satu pelatihan, namun konsekuensinya memakan waktu dan biaya," sambung dia.

Di sisi lain, pengguna jasa transportasi niaga juga menjadi sorotan. Permasalahan ini jadi perhatian karena bersinggungan dengan tarif atau ongkos muatan.

"Kalau pengusaha mampu, elemen ketiga, user, masyarakat yang membeli jasa harus konsekuen. Kalau mau aman barang yang diangkut, mereka harus membayar mahal. Sayangnya, pada elemen ketiga ini, orang mencari yang murah."

"Otomatis harga jadi naik, karena itu konsekuensi daripada kualitas dari pengiriman, kualitas perjalanan," ujarnya.

"Tetapi pada elemen ketiga ini, sering masyarakat mendapatkan opsi pada pemain-pemain yang menganggap itu sekadar aturan, bukan kebutuhan. Sehingga mereka tidak commit, mereka memberikan jasa yang lebih murah, yaitu korupsi tidak sesuai aturan, tidak melakukan seleksi berdasarkan ketentuan yang ada. 'udah... yang penting ada SIM, nggak perlulah begitu-begitu', masyarakat akan mengambil ke situ, karena masyarakat tidak berorientasi pada keselamatan, tapi berorientasi pada harga," urai Jusri.

Satu hal yang terpenting, regulator maupun aparat keamanan tidak boleh angin-anginan dalam mengupayakan keselamatan jalan. "Law enforcement-nya harus kuat," ujar Jusri.

Menurutnya, hingga saat ini, akar permasalahannya belum disentuh. Hanya mengusik sisi hilirnya saja, yaitu operator dan awak truk tanpa membereskan sistem operasi logistik.

"Yang penting sekarang akar permasalahan dibereskan. Kalau tidak, akan sering terjadi kecelakaan yang sama karena kecelakaan ini sudah klasik (masalah lama yang terus berulang)," ujar Jusri.