Larangan Mudik Pemerintah Dinilai Tak Konsisten: WNA Boleh Masuk, Wisata Dibuka

Pemudik sepeda motor terjebak kemacetan saat melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021) dini hari. Petugas gabungan memutar balikan ribuan pemudik yang melintasi pos penyekatan perbatasan Bekasi -Karawang, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras. — Pemudik disekat di perbatasan Bekasi-Karawang. Foto: ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A

Jakarta -

Untuk kali kedua secara beruntun pemerintah melarang orang mudik di periode Lebaran. Meski sudah dua kali dilakukan, masih ada masalah ditemui di sana-sini.

Banyak yang patuh. Namun karena penerapannya tak konsisten, tidak sedikit juga yang membandel, dan malah 'melawan', mencoba pulang ke kampung halaman.

Pengamat transportasi dan Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menyoroti kebijakan pemerintah dalam menekan mobilitas warga dalam upaya mencegah penularan virus Corona (COVID-19). Menurut pria yang akrab disapa Tyas, ada sikap tidak konsisten, di mana mudik dilarang, namun Tenaga Kerja Asing (TKA) diperbolehkan masuk ke Indonesia dan tempat-tempat pariwisata dibuka tanpa protokol kesehatan memadai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemerintah harus konsisten. Misalnya, warga dilarang mudik. Tapi Tenaga Kerja Asing (TKA) boleh masuk dan tempat wisata dibuka. Itu kan apapun (alasannya) hal itu buruk itu," kata Tyas, dihubungi detikOto, Senin (17/5/2021).

Sebagai informasi, kabar masuknya ratusan TKA China saat libur Lebaran disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Disebutkan ada 114 TKA, di antaranya 110 TKA China, dan masuk ke Indonesia menggunakan pesawat carter. Alasannya, kemampuan mereka dibutuhkan untuk menggarap proyek strategis nasional Indonesia yang melibatkan investasi China. Tapi menurut Tyas, hal itu seharusnya tidak bisa menjadi alasan.

"Memangnya (mereka) nggak punya manajemen waktu di investornya, kan bisa. Misalnya, sekian tenaga kerja sudah harus ganti shift, ya pasti kan udah dipikirkan dulu, sebelum ada larangan mudik itu," jelas Tyas.

Lanjut Tyas menambahkan, masyarakat yang tidak puas dengan tidak konsistennya kebijakan pemerintah, akhirnya banyak yang 'membandel' dan tidak menuruti aturan larangan mudik tahun ini, pada periode 6-17 Mei 2021.

"Jadi masyarakat juga akhirnya berani (mudik) karena melihat mereka (TKA) boleh ke Indonesia. Nggak ada regulasi yang konsisten. Jadi sumbernya itu kalau boleh saya simpulkan, ketidakkonsistenan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk melakukan mobilitas. Di satu sisi mudik dilarang, tapi di sisi lain, TKA boleh masuk, tempat-tempat wisata dibuka, gitu lho. Itu kan tidak konsisten. Kalau saja konsisten, masyarakat nggak akan seperti sekarang," terang Tyas.