Larangan Mudik Lokal Membingungkan, Pergerakan Orang Diusulkan Berdasar Zona COVID-19

Tim detikcom - detikOto
Sabtu, 08 Mei 2021 04:22 WIB
Titik penyekatan mudik Bekasi-Karawang (Azhar/detikcom)
Foto: Titik penyekatan mudik Bekasi-Karawang (Azhar/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah saat ini memberlakukan larangan mudik. Tapi, ada yang bikin bingung masyarakat yaitu pergerakan orang dalam satu kawasan aglomerasi. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mudik lokal di kawasan aglomerasi dilarang. Kegiatan non-mudik di kawasan tersebut tetap beroperasi tanpa penyekatan.

"Kegiatan selain mudik di suatu wilayah kabupaten/kota atau aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial, akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apa pun, demi melancarkan kegiatan sosial-ekonomi daerah," ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (6/5/2021).

Pengamat transportasi yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengatakan pengawasan di lapangan bakal sulit diterapkan. Menurutnya, akan sulit membedakan masyarakat yang mudik dan non-mudik.

"Susah, orang pura-pura kerja juga bisa kan. Bawa pakaian satu, dimasukin ransel isinya pakaian," sebut Djoko kepada detikcom, Jumat (7/5/2021).

Djoko menyarankan, pergerakan orang selama periode larangan mudik sebaiknya menggunakan zonasi. Misalnya, di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek ada satu zona merah, maka masyarakat dari dan ke wilayah itu tidak boleh keluar/masuk.

"Menurut saya Satgas itu sudah punya modal untuk mengatur mobilitas. Modalnya apa? Dia punya database zona. Zona merah, zona kuning, mainkan zona itu saja. Kalau merah kriterianya apa dalam melakukan pergerakan. Kemudian menuju zona merah di zona merahnya sebagai tujuan karantina mau berapa hari. Ketika musim (libur) panjang naikkan kriterianya. Kalau hijau sama hijau bagaimana. Sehingga berbasis zona saja, mau aglomerasi mau tidak nggak peduli pokoknya basis zona saja," saran Djoko.

Zonasi tersebut bisa melingkupi kabupaten atau wilayah yang lebih kecil. Jika ada masyarakat yang ingin bersilaturahmi saat Idulfitri dan periode larangan mudik, bisa diminta menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif.

"Dengan penerapan zona itu sudah punya kriteria lah. Oke kalau zona merah orang harus 15 hari dikarantina, sampai zona hijau. Zona hijau pun seharusnya masih ada karantina, tapi waktunya sebentar. Kalau ke saudaranya suruh lapor harus bawa tes dan sebagainya. Itu kan bentuk berikutnya. Tapi dengan berbasis zona sudah lumayan," ucap Djoko.



Simak Video "Menhub Setop Penerbangan Charter Selama Pelarangan Mudik"
[Gambas:Video 20detik]
(rgr/din)