Salah Arah Pola Pembangunan yang Bikin Jakarta Macet

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan saat ini pembangunan kota di Ibu Kota mendorong untuk penggunaan transportasi yang terintegrasi dan merata.

Syafrin menjelaskan pola car oriented development itu menggunakan pembangunan secara terpusat. Hal itu mengakibatkan kepadatan di titik tertentu saja.

"Hal ini ditandai dengan pembangunan Jakarta itu masih beriorentasi pada koridor sebelumnya, dan juga mobilitas masih prioritas pada kendaraan pribadi," ujar Syafrin dalam webinar Integrasi Infrastruktur Kota dan Transportasi Berkelanjutan, Rabu (24/3/2021).

Imbasnya, masyarakat dengan penghasilan rendah tidak punya pilihan lain selain menggunakan kendaraan pribadi demi demi menekan biaya transportasi.

"Dampak itu terjadi disintegrasi antarmoda angkutan massal juga disintegrasi transportasi dengan tata ruang, pembangunan yang berpihak pada penggunaan pribadi,"

"Akibatnya biaya transportasi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi sangat tinggi dan mobilitas menjadi terbatas, tergantung kendaraan pribadi, dan kondisi lalu lintas. Konsekuensi yang muncul adalah kemacetan lalu lalu lintas yang parah," ungkap Syafrin.

Demi menekan kemacetan, Pemprov DKI Jakarta mengubah paradigma tata kota. Konsep pembangunan kota Jakarta saat ini berganti menjadi transit oriented development (TOD).

"Perubahan kebijakan mendasar yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2018 adalah merubah paradigma pembangunan sebelumnya adalah car oriented develpoment menjadi transit oriented development secara utuh, dimana sebelumnya pembangunan berorientasi kepada koridor saat ini pembangunan mulai berorientasi kepada area ataupun wilayah," kata Syafrin.

Dengan adanya pola transit oriented develpoment, Pemprov DKI Jakarta menempatkan pejalan kaki menjadi urutan pertama sebagai prioritas. Nantinya, akan berujung pada integrasi angkutan massal yang ada.

"Pertumbuhannya tidak di dalam kota tetapi melebar ke area Bodetabek, demikian pula halnya sebelumnya kurangnya integrasi transportasi, maka mulai 2018 dimasifkan integrasi transportasi secara baik dan utuh serta orientasi kepada kendaraan pribadi. Ini mulai diubah dengan memberikan prioritas kepada pejalan kaki dan wujud dari kebijakan mendasar ini, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perubahan prioritas penanganan transportasi di DKI Jakarta dengan menempatkan pejalan kaki menjadi urutan pertama untuk ditangani bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pedestriasi dan juga menyiapkan fasilitas pejalan kaki secara masif," ucapnya.

Kelompok pejalan kaki merupakan prioritas, lalu kemudian Pemprov memberikan disinsentif bagi kendaraan pribadi.

"Sejak 2019 Pemprov DKI Jakarta melakukan pembatasan lalu lintas sedemikan masif-nya, sebelumnya ganjil-genap berlaku 9 ruas jalan, itu ditingkatkan 25 ruas jalan," kata Syafrin.

Kemudian, lanjut Syafrin, Pemprov DKI Jakarta juga tengah melakukan integrasi kendaraan publik. Lalu tahun 2030 ditargetkan DKI Jakarta revitalisasi angkot sebanyak 20.000, memperpanjang jarak tempuh LRT sejauh 130 km dan MRT menjadi 112 km.

"Tentu dengan prioritas penanganan transportasi ini jika kita melihat bahwa aspek mobilitas masyarakat itu ditempatkan di atas, tidak lagi kepada bagaimana kita menyediakan infrastruktur dan sarana yang ada, tetapi bagaimana pergerakan masyarakat, mobilitas masyarakat difasilitasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama stakeholder lainnya, sehingga pergerakan masyarakat menjadi efektif efisien dan ekonomis," ujarnya.