Senin, 01 Jun 2020 14:12 WIB

Bus AKAP dan AKDP Dilarang Hingga 7 Juni, PO Bus: Ruwet

M Luthfi Andika, M Luthfi Andika - detikOto
Meski pemerintah membuka kembali semua moda transportasi di Indonesia, suasana di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, masih nyaris tanpa aktivitas. Ilustrasi sepinya Terminal Kampung Rambutan Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Tindak lanjut dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 116 Tahun 2020, tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pemerintah kembali memperpanjang larangan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) hingga 7 Juni 2020.

PO Bus Sumber Alam, Anthony Steven menilai tidak bisa melakukan apa-apa terhadap kebijakan yang diberikan pemerintah dan hanya bisa mengikuti arahan pemerintah.

"Tanggapan soal larangan bus beroperasi kembali sampai 7 juni 2020? Ruwet," kata Anthony.

Anthony juga mengatakan saat ini di lapangan sendiri sudah tidak kondusif, sebelum larangan ini diberlakukan.

"Secara resmi kami tetap mengikuti aturan pemerintah. Tapi di lapangan memang sudah agak tidak kondusif. Bahkan PO Bus yang tanpa izin trayek pun sudah masuk line kami. Karena tahu di jalur selatan, pada tidak jalan dan ada bus yang jalan bukan pada trayeknya atau ada bus yang tidak tercatat di Kemenhub tapi beroperasi pada jalur kami," kata Anthony.

1 minggu jelang Lebaran, suasana di terminal paling sibuk di Jakarta yakni Terminal Kampung Rambutan terlihatsepi dari penumpang.1 minggu jelang Lebaran, suasana di terminal paling sibuk di Jakarta yakni Terminal Kampung Rambutan terlihatsepi dari penumpang hingga saat ini. Foto: Grandyos Zafna

"Nah artinya, aturan pemerintah diabaikan pengusaha-pengusaha nekat. Dan petugas di lapangan juga abai, tidak menjaga wilayah atau terlibat permainan. Sehingga PO Bus nekat, tanpa trayek, tanpa stiker bisa bebas lalu lalang," Anthony menambahkan.

Hal ini yang membuat Anthony khawatir ada kesenjangan sosial antara PO Bus. Karena ada saja PO Bus nakal mengambil kesempatan.

"Ditakutkan ketidaktegasan aparat dapat memicu kecemburuan sosial di lapangan. Harusnya ya tetap koordinasi, antara pusat dan pemda. Sekarang gini, penanggulangan COVID-19 dipusatkan ke Gugus Tugas. Tapi soal transportasi, PSBB, dll, pemda disuruh ambil keputusan sendiri. Ya jadi bingung, harusnya Gugus Tugas yang mengumumkan," ucap Anthony.

Saat ini PO Bus Sumber Alam hanya mengoperasikan 1 unit bus untuk bisa beraktivitas.

"Ya saya cuma 1 yang operasional secara bergiliran, Senin, Rabu, Jumat dari Timur. Selasa, Kamis, Sabtu dari Barat," tutup Anthony.



Simak Video "Nihil Orderan, Pengusaha Bus Pariwisata Ancam Gelar Konvoi"
[Gambas:Video 20detik]
(lth/rgr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikoto.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com