DKI Bakal Setop Layanan Bus, Pengusaha: Harusnya Pesawat dan Bandara yang Dihentikan

Petugas mengukur suhu sebelum beraktivitas di Bandara Sentani, Jayapura, Papua, Jumat (27/3/2020). Pemprov Papua menutup penerbangan penumpang ke seluruh bandara di Papua sejak 26 Maret hingga 4 April untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/Gusti Tanati/nz. — Ilustrasi bandara.Foto: ANTARA FOTO/Gusti Tanati

Jakarta -

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, menanggapi surat pemberitahuan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk menghentikan sementara operasinal bus di wilayah Jakarta, dengan alasan pencegahan virus corona.

Menurut pria yang akrab disapa Sani, kebijakan itu tidak seharusnya dilakukan. Jika alasannya penanganan wabah COVID-19, yang harusnya disetop sementara adalah operasional bandara dan moda transportasi pesawat.

"Airport itu seharusnya ditutup sejak lama, karena itu lebih rentan. Betul enggak. Ini menurut pengamatan saya," kata Sani, melalui sambungan telepon kepada detikOto.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilanjutkannya, jika pemerintah memandang transportasi umum menjadi area yang rentan menyebarkan corona, harusnya yang dilakukan lebih dahulu adalah menerapkan protokol pencegahan di sistem angkutan umum.

"Jadi yang harus pemerintah tahu adalah, kalau bicara soal karantina wilayah ini kan ada SOP atau protokol (penanganan) di angkutan umum. Kenapa enggak itu yang diterapkan dulu," lanjut Sani.

Sani mengatakan saat ini okupansi penumpang bus dari DKI Jakarta sudah berkurang drastis semenjak minggu lalu.

"Sejak minggu lalu tanggal 23 Maret, penurunan sudah terjadi. Okupansi penumpang tinggal 20 sampai 25 % per bus. Dan yang beroperasi tinggal 30 % dari total existing saat kondisi normal. Jadi maksud saya, kenapa tidak melakukan penyadaran kepada masyarakat. Bukan malah ngeblok (operasional) angkutan umum, gitu lho," ungkap Sani.

Rencana DKI Jakarta untuk menyetop operasional bus umum itu akhirnya ditangguhkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kemenhub menilai kebijakan itu tidak memiliki kajian ekonomi.

"Sesuai arahan dari Menko Maritim dan Investasi selaku Plt Menhub (Luhut Binsar Pandjaitan) pelarangan operasional itu ditunda dulu pelaksanaannya, sambil menunggu kajian dampak ekonomi secara keseluruhan," ucap juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati.