Ratusan Truk Obesitas Lewat Tiap Hari, Negara Rugi Rp 43 Triliun

Jakarta -

Angkutan muatan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) tengah menjadi sorotan kala Kementerian Perindustrian meminta Kementerian Perhubungan menunda pemberantasan truk ODOL alias truk obesitas. Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai keberadaan truk ODOL semestinya segera ditertibkan.

"Data Kementerian PUPR menyebutkan kerugian negara mencapai Rp 43 triliun untuk perbaikan jalan nasional akibat dilewati truk-truk ODOL," kata Djoko melalui keterangan resmi yang diterima detikcom, Kamis, (12/2/2020).

Kendati demikian ia tidak menampik bahwa truk dengan muatan berlebih bisa menguntungkan pengusaha namun hanya dalam jangka waktu yang pendek. Di sisi lain, melintasnya truk-truk 'obesitas' itu lebih merugikan masyarakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Risiko bagi publik cukup besar, dari sisi risiko kecelakaan lalu lintas serta kerusakan jalan yang dilalui," ungkapnya.

Djoko menambahkan berdasarkan data Korlantas Polri tahun 2019 kurang lebih 136.470 kendaraan melakukan pelanggaran kelebihan kapasitas beban dan kapasitas dimensi. Dalam sehari rata-rata 378 angkutan barang melanggar ODOL.

"Menunda berarti turut berkontribusi menambah angka kecelakaan lalu lintas dan makin membebani APBN/APBD," kata Djoko.

Sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang bukan hanya mengeluhkan kebijakan zero ODOL saja. Dia juga meminta agar Kemenhub memberikan kelonggaran agar truk ODOL masih bisa lewat jalan tol.

Kemenhub akhirnya masih mengizinkan truk ODOL masuk jalan tol hingga tahun 2022. Namun, truk obesitas yang diizinkan hanya boleh mengangkut lima komoditas. Mulai dari semen, baja, kaca lembaran, beton ringan, dan air minum kemasan.