Mau Udara Sehat? Pemprov DKI Harus Berani Larang Kendaraan Beremisi

Potret Polusi Jakarta Foto: Rachman Haryanto

Jakarta - Hampir 70 persen polusi udara di Jakarta berasal dari hasil pembakaran bahan bakar fosil. 60 persen di antaranya disumbangkan oleh kendaraan pribadi yang volumenya semakin hari semakin besar.

Angka tersebut tentu akan terus bertambah jika tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Memang bicara kesadaran lingkungan adalah tanggung jawab setiap orang, tapi pemerintah harus berani menentukan sikap dan mengambil langkah tegas.

"Kalau mau target itu berarti motor diganti duluan. Misal Pak Anies sebagai Gubernur minta motor di Jakarta nggak boleh yang nggak pakai baterai, beres," kata kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Gatrik) Kementerian ESDM, Rida Mulyana di Pameran Hari Listrik Nasional ke-74 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengakui bahwa setiap kebijakan tentu akan menimbulkan pro dan kontra, akan tetapi justru itu adalah peran pemimpin diperlukan. Rida membandingkan dengan penerapan ganjil-genap yang sempat ditentang namun perlahan mau tidak mau diterima oleh masyarakat.

"Makanya kebijakan itu tidak pernah menyenangkan semua orang. Bertahap misalkan motor yang usia sekian tahun mohon maaf nggak boleh lagi. Bisa kok kayak atur ganjil genap kan tadinya banyak protes juga. Ya harus berani. Implementasi itu memang ada risiko termasuk dicaci maki itulah peran pemimpin," ujar Rida.

Rida pun mengapresiasi pihak-pihak yang menginisiasi penggunaan kendaraan listrik. Salah satunya ia menyoroti Bluebird yang telah mengoperasikan taksi dan membangun pengisian daya listrik.

"Mereka datang ke kantor dan kita dorong. Dan mereka melakukan bisnis sesuai aturan main meskipun ada apa-apa mereka sendiri, tapi masak pemerintah nggak hadir menyangkut keselamatan dan kita apresiasi Bluebird jadi pionir. Harus ada yang mencontohkan," pungkasnya.