Ganjil Genap ala Asian Games Diklaim Bikin Masyarakat Happy

Bambang menjelaskan pihaknya mengusulkan penerapan pembatasan sistem ganjil-genap di Jakarta kembali 15 jam karena kondisi lalu lintas Jobetabek mengalami penurunan.

Lebih lanjut, polusi udara yang menghantui Jakarta menjadi satu faktor lain perluasan ganjil-genap. Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan agar masyarakat segera beralih ke transportasi umum.

"Kemudian yang kedua baru-baru ini kan dinilai dari dunia bahwa kita kota terjelek dengan tingkat polusi yang sangat tinggi," sebut Bambang.

Pun rasio perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan mengalami penurunan sebesar 20,37% persen dan kualitas lingkungan dengan perubahan emisi CO2 mengalami penurunan sebesar 20,30% persen.

"Kemudian yang ketiga adalah kita dulu kan pernah melakukan rekayasa lalu lintas pada saat Asian Games, pada saat Asian Games relatif masyarakat happy, sukses dengan kondisi lalu lintas seperti itu," jelas Bambang.

Bila diterapkan, kembali aturan ini diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan memperlancar lalu lintas.

"Ini adalah salah satu kebijakan pemerintah, push supaya orang cepat-cepat beralih ke angkutan umum," ujar Bambang.

Lebih lanjut Bambang mengatakan sejumlah ruas jalan yang dibatasi aturan ganjil-genap sudah memiliki ragam transportasi umum yang memadai, sehingga dirasa tidak akan menghambat aktivitas.

"Kalau di rute-rute ganjil genap yang sekarang kan angkutan umumnya sudah luar biasa. Contoh Sudirman-Thamrin udah ada MRT, Busway juga sudah ada high-deck di kanan dan low deck di kiri, ya kan? kurang apalagi? itu kan luar biasa," ujar Bambang.

"Kemudian semua rute-rute ganjil-genap dilalui oleh Transjakarta jadi tidak alasan lagi masyarakat tidak mempunyai pilihan transportasi," ujar Bambang.

Selain mengusulkan perluasan aturan ganjil-genap saat Asian Games 2018, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan menyebut tengah membuat kebijakan bagi pelanggar ganjil-genap.

"Kami akan merangkum kebijakan baru lagi, sekarang kami tilang habis itu kami suruh putar balik," ujar Bambang.

"Kalau kemarin ditilang kan boleh jalan terus kan? sekarang tidak ada cerita, ditilang suruh putar balik," kata Bambang.

Seperti yang diketahui saat ini sanksi bagi pelanggar aturan ganjil-genap diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Denda maksimal bagi para pelanggar Rp 500 ribu.

Bambang melanjutkan, tidak hanya kendaraan penumpang yang diperluas sanksinya, namun juga kendaraan komersial. Namun hal ini masih dalam tahap diskusi dan belum difinalisasikan.

"Kemudian truk juga demikian, ditilang kita kandangkan, kebijakan baru nantinya akan seperti itu, tapi nanti ya, minggu ini baru diputuskan," pungkasnya.