Kamis, 13 Sep 2018 16:44 WIB

Buka Usaha Penitipan Motor Tak Cukup Cuma Punya Lahan

Rizki Pratama - detikOto
Penitipan Motor di Bekasi. Foto: Luthfi Anshori Penitipan Motor di Bekasi. Foto: Luthfi Anshori
Jakarta - Jumlah kendaraan di Indonesia terus bertambah. Tidak hanya membanjiri jalan, lahan parkir pun seakan tidak mampu menampung jumlah tersebut. Hal ini menyebabkan sejumlah pengendara melanggar ketentuan hukum dengan memarkir kendaraan sembarangan.

Berangkat dari permasalahan tersebut sejumlah orang berinisiatif untuk membuka lahan parkir untuk kendaraan bermotor. Secara finansial memang tidak memerlukan biaya yang besar dalam bisnis ini. Cukup memiliki lapangan atau bahkan halaman rumah bisa disulap menjadi tempat parkir. Hal ini telah dilakukan oleh Bela yang sudah hampir setahun menyediakan jasa parkir inap motor di dekat Stasiun Kereta Api Manggarai, Jakarta Selatan.



"Mumpung ada halaman yang cukup luas dan tanah kosong di samping rumah ya bisa dimanfaatkan untuk parkir. Sejauh ini lumayan menguntungkan, bisa lah memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari," ungkap Bela.

Ada beberapa syarat dalam pembukaan bisnis parkir motor yang harus dipenuhi. Calon penyedia jasa penitipan atau parkir motor harus meminta izin kepada Bupati atau Walikota setempat melalui Dinas Perhubungan.



Membuka usaha penitipan motor tentu tak bisa sembarangan. Sudah ada aturannya sehingga pengguna jalan lain juga tidak terganggu. Berikut ketentuannya seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013.

Pasal 101
(1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin.
(2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
a. usaha khusus perparkiran; atau
b. penunjang usaha pokok.
(3) Izin penyelenggaran fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
a. gubernur untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b. bupati untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kabupaten; dan
c. walikota untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kota.
(4) Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur, bupati, atau walikota melakukan pengawasan secara berkala.

Pasal 102
(1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (rgr/lth)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikoto.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed