FOLLOW detikOto
Senin, 16 Apr 2018 12:56 WIB
Macet Hari Ini, Dosa Pembangunan Masa Lalu?
Kendaraan melewati "Underpass" Mampang-Kuningan. Pembangunan underpass diharapkan bisa mengurangi kemacetan di kawasan itu. Foto: Muhammad Abdurrosyid
Jakarta - Tak sebandingnya jumlah kendaraan dan jalan menjadi salah satu penyebab kemacetan di kota-kota besar. Pemerintah pun mulai berbenah untuk menghadirkan sarana prasarana yang ada di jalanan saat ini, agar pengendara bisa dengan nyaman berkendara.
Tapi kenapa tidak dari dahulu ya pemerintah menciptakan jalanan yang memadai? Kenapa baru saat ini pemerintah memikirkan perkembangan jalanan di kota-kota besar?
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko coba menjawab pertanyaan tersebut. Kemacetan yang ada saat ini, bukan berarti menjadi dosa pemerintah masa lalu. Melainkan hanya karena adanya perbedaan pandangan dalam mengembangkan jalanan di kota-kota besar.
"Dulu, mazhabnya transportasi mengikuti pola ruang, dibangun dahulu baru transportasi dilahirkan atau mengikuti perkembangan kota," kata Sigit.
Sigit menambahkan sistem ini dinilai tidak lagi cocok untuk diterapkan di kota-kota besar saat ini. "Idealnya sekarang transportasi dibangun terlebih dahulu, baru pembangunan mengikuti. Oleh sebab itu saat ini banyak perumahan yang tidak memiliki angkutan umum, dan ini disi oleh kendaraan roda dua," tambah Sigit.
Sehingga Sigit pun memastikan, macet yang terjadi saat ini bukanlah dosa dari pembangunan masa lalu. "Makanya itu kita coba menyelesaikan itu (pembangunan jalan dengan pola ruang-Red) di tahun 2018 baik dalam bentuk, dokumen, dan merealisasikan rencana induk transportasi Jakarta," kata Sigit.
Sementara itu menyikapi masalah angkutan umum saat ini, dan semakin populernya ojek online, Dishub DKI Jakarta akhir pekan lalu mengundang seluruh operator angkutan berbasis jalan untuk diskusi publik. "Diharapkan untuk mewujudkan perbaikan," kata Sigit.
Dalam diskusi yang diadakan Jumat lalu itu, diharapkan para pelaku angkutan umum bisa mengubah sistem angkutan umum, agar bisa dipilih oleh masyarakat.
"Kita bicara terintegrasikan, angkutan umum terintegrasi trayek bus kecil, bus sedang atau bus besar, terintegrasi manajemen yakni kalau selama ini sistem setoran, kita akan ubah menjadi pencapaian standar minimum SPM terintegrasi tarif," katanya.
"Pokoknya semua permasalahan operasi jalan, untuk kita buat time line atau road map menyusun angkutan umum yang terintegrasi," tambahnya. (ddn/ddn)
Tapi kenapa tidak dari dahulu ya pemerintah menciptakan jalanan yang memadai? Kenapa baru saat ini pemerintah memikirkan perkembangan jalanan di kota-kota besar?
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko coba menjawab pertanyaan tersebut. Kemacetan yang ada saat ini, bukan berarti menjadi dosa pemerintah masa lalu. Melainkan hanya karena adanya perbedaan pandangan dalam mengembangkan jalanan di kota-kota besar.
Sigit menambahkan sistem ini dinilai tidak lagi cocok untuk diterapkan di kota-kota besar saat ini. "Idealnya sekarang transportasi dibangun terlebih dahulu, baru pembangunan mengikuti. Oleh sebab itu saat ini banyak perumahan yang tidak memiliki angkutan umum, dan ini disi oleh kendaraan roda dua," tambah Sigit.
Sehingga Sigit pun memastikan, macet yang terjadi saat ini bukanlah dosa dari pembangunan masa lalu. "Makanya itu kita coba menyelesaikan itu (pembangunan jalan dengan pola ruang-Red) di tahun 2018 baik dalam bentuk, dokumen, dan merealisasikan rencana induk transportasi Jakarta," kata Sigit.
Sementara itu menyikapi masalah angkutan umum saat ini, dan semakin populernya ojek online, Dishub DKI Jakarta akhir pekan lalu mengundang seluruh operator angkutan berbasis jalan untuk diskusi publik. "Diharapkan untuk mewujudkan perbaikan," kata Sigit.
Dalam diskusi yang diadakan Jumat lalu itu, diharapkan para pelaku angkutan umum bisa mengubah sistem angkutan umum, agar bisa dipilih oleh masyarakat.
"Kita bicara terintegrasikan, angkutan umum terintegrasi trayek bus kecil, bus sedang atau bus besar, terintegrasi manajemen yakni kalau selama ini sistem setoran, kita akan ubah menjadi pencapaian standar minimum SPM terintegrasi tarif," katanya.
"Pokoknya semua permasalahan operasi jalan, untuk kita buat time line atau road map menyusun angkutan umum yang terintegrasi," tambahnya. (ddn/ddn)
