Salah Jika Kemacetan Dikurangi dengan Pembatasan Kendaraan

Jakarta - Kemacetan panjang terjadi di Jakarta Rabu 16 Maret 2011 kemarin. Namun begitu, produsen kendaraan tidak mau disalahkan karena hal itu. Sebab mereka sudah menyumbang pajak yang besar ke pemerintah.

Industri otomotif menurut Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata yang juga Presdir Indomobil Group, merupakan salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor ini menumbang triliunan rupiah ke kas negara.

Kemacetan yang terjadi pun dianggap Gunadi bukan salah pabrikan, tapi pemerintah yang lamban bekerja membangun infrastruktur jalan.

Wacana pembatasan kendaraan bermotor yang kerap kali terdengar pun menurut Gunadi adalah solusi yang tidak cerdas.

"Jadi gini, kita kan harus betul-betul melihat, sebenarnya kita mau membangun ekonomi ini dengan apa? salah satu yang kita andalkan adalah industri kendaraan bermotor. Pembatasan itu salah," tegasnya di Jakarta.

"30 persen dari pertumbuhan itu ditopang oleh kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Jadi kalau itu dipangkas, darimana lagi (pemerintah dapat uang)," jelasnya.

Lebih lanjut Gunadi menjelaskan kalau antara produsen kendaraan dan pemerintah sebenarnya sudah memiliki tugas masing-masing.

ATPM menurut Gunadi bertugas menjual kendaraan yang pada akhirnya memberikan pajak ke pemerintah, sementara pemerintah seharusnya membangun infrastruktur jalan dari dana pajak itu.

"ATPM membangun kendaraan bermotor, bukan infrastruktur. Dan kita membuat kendaraan bermotor supaya orang membeli. Dan kontribusi dari pendapatan pajak itu masuk ke anggaran belanja nasional yang nantinya akan dibagikan ke pendidikan, pembangunan infrastruktur, kan gitu. Cara apa pun (mengurangi kemacetan) kalau itu pembatasan, itu sesuatu yang tidak benar," keluhnya.

Gunadi juga menjelaskan kalau pertumbuhan kendaraan sangat diperlukan di era sekarang untuk menumbuhkan ekonomi rakyat.

"Karena pertumbuhan ekonomi kita begitu besar dan hari ini pun diberitahu bahwa Indonesia adalah yang nomor satu pertumbuhanya," imbuh Gunadi.

"Kalau kita mau tumbuh begitu tapi sebaliknya pemerintah mau melakukan pembatasan dari mana kita bisa. Barang itu (kendaraan) perlu untuk ekonomi bisa tumbuh. Barang ekonomi perlu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Manusianya pun juga begitu. Kalau itu dihambat, ya tidak jalan," paparnya.

"Yang jelas kalau kita mau gampang, infrastruktur yang dikembangkan," urainya.

Sebagai catatan, penjualan mobil penumpang di tahun 2010 lalu mencapai angka 764.710 unit dan diprediksi akan tumbuh paling tidak hingga 800 ribu sampai 850 ribu di 2011. Sementara penjualan motor mencapai 7.398.644 unit, diperkirakan akan ada 8 juta motor terjual tahun ini.

Sementara jumlah kendaraan di Jakarta menurut Kementerian Perhubungan saat ini sudah mencapai 12 juta unit per Desember 2010 ini. Yang terdiri motor 9 juta, dan mobil 3 juta unit. Tapi kendaraan umum hanya 63 ribu unit.

Hal inilah yang menyebabkan kemacetan ditambah sedikitnya penambahan jalan yang dilakukan pemerintah di ibukota. Alhasil setiap tahun menurut Kementerian Perhubungan masyarakat sebenarnya mengalami kerugian hingga Rp 28,1 triliun per tahun.

Bahkan menurut Ekonom UI Andrinof Chaniago kerugiannya malah bisa mencapai Rp 43 triliun karena konsumsi BBM yang naik.


(syu/ddn)