Pembatasan BBM Subsidi Idealnya Mulai Jawa-Bali

- detikOto

Senin, 14 Feb 2011 15:07 WIB

Jakarta - Pembatasan BBM bersubsidi idealnya dimulai dari Pulau Jawa dan Bali. Namun karena keterbatasan infrastruktur, pembatasan BBM baru bisa dimulai dari Jakarta dan sekitarnya.

Hal tersebut disampaikan Direktur Hilir Migas Kementrian ESDM, Saryono Hadiwidjoyo di Jakarta akhir pekan lalu.

"Idealnya pembatasan BBM langsung saja Pulau Jawa dan Bali karena dibatasi langsung oleh laut, tapi infrastrukturnya belum siap," ujarnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pembatasan BBM subsidi akan direncanakan akan mulai dilaksanakan pada 1 April 2011 nanti. Untuk mengantisipasi warga yang mencari Premium di luar Jabotabek atau di SPBU perbatasan, pemerintah sudah meminta BPH Migas, Polri dan pemerintah daerah untuk mengawasi secara ketat.

"Kita menyadari begitu BBM dibatasi, orang-orang akan berduyun-duyun ke SPBU yang terletak di perbatasan. Karena itu harus kita awasi," ujarnya.

Pengawas ini diperlukan untuk membantu petugas SPBU di daerah yang masih belum dibatasi BBMnya dari serbuan konsumen yang mencari Premium.

Setidaknya sebanyak 26 SPBU di wilayah perbatasan Jabodetabek terancam diserbu konsumen karena masih bebas menjual premium untuk mobil pelat hitam.

"Seandainya kebijakan pembatasan BBM subsidi disetujui DPR, ada 26 SPBU yang akan diserbu di perbatasan luar Jabodetabek karena mereka masih boleh berjualan premium," ujar Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi.

Dari 26 SPBU tersebut, sebanyak 12 SPBU berlokasi di Tangerang (Balaraja), 5 SPBU di Serang, 2 SPBU di Bogor, 1 SPBU di Sukabumi, 4 SPBU di Bekasi (Lemah Abang), dan 2 SPBU di Karawang (Teluk Jambe).

Karena itu, Eri menyampaikan perlunya pengamanan yang ketat dari pihak kepolisian di awal pelaksanaan pembatasan BBM subsidi tersebut. Pedagang-pedagang eceran premium harus ditangkap dan ditindak tegas.

"Perlu ada pengamanan selama sebulan untuk pengamanan pelaksanaan tersebut. Butuh 2.000 aparat pengawas yang legal dari pemerintah. Pada 1 April kami minta ada pengawas khusus pokoknya," cetus Eri.



(ddn/ddn)