Pembatasan Kendaraan Bermotor Sudah Mendesak

Jakarta - Salah satu wacana yang diusulkan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta yakni dengan membatasi pembelian kendaraan bermotor. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro, Kombes Pol Royke Lumowa, menilai pembatasan pembelian kendaraan bermotor telah mendesak saat ini.

"Kalau menurut saya sudah cukup mendesak. Sudah sangat overload," ujar Royke di Polda Metro, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (30/11/2010).

Menurut Royke, kebijakan pembatasan kendaraan bermotor sudah masuk dalam program jangka panjang pemerintah pusat. Untuk itu, polisi kini tengah mengupayakan program jangka pendek untuk mengurai kemacetan.

"Untuk jangka pendek yang sesuai dengan realita, yang jadi keresahan masyarakat itu yang kita ambil. Dimana ada tempat genangan air ketika berangkat ke kantor atau pulangnya harus ada petugas. Caranya misalnya disedot dengan mobil pemadam kebakaran," jelas Royke.

Royke menambahkan, petugas juga akan melakukan penertiban parkir liar yang dianggap menjadi penyebab kemacetan. Royke optimis kalau program jangka pendek ini dapat mengurangi kemacetan di ibukota.

"Mending yang instan seperti itu tapi dirasakan masyarakat. Tidak boleh ada pembiaran ketika melihat macet. Macet tidak diplototi aja tapi diatasi," kata Royke.

Royke juga tidak akan mentolerir adanya kesan pembiaran parkir liar oleh oknum polisi. Ia berjanji akan menindak tegas oknum itu.

"Pembiaran kan dulu, pelan-pelan justru itu yang kita sikat," tegasnya.

Pajak Kendaraan Bermotor Harus Dinaikkan

Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Mochamad Tjiptardjo menilai untuk mencegah kemacetan perlu adanya instrumen untuk memperlambat pertumbuhan kendaraan di kota, salah satunya dengan menaikkan pajak kendaraan bermotor daerah.

"Kalau soal agar kendaraan bermotor tidak banyak, kan bisa melalui pajak daerah. Pajak kendaraan bermotornya, parkirnya dinaiki, dan lain-lain," ujar Tjiptardjo saat ditemui di kantornya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (30/11/2010).

Namun, Tjipatrdjo akui untuk permasalahan menaikkan pajak daerah bukan merupakan urusan pemerintah pusat. Pemerintah pusat, lanjutnya, hanya mengatur besaran pajak penjualan (PPN) sebesar 10%.

"Kalau bicara masalah pajak kendaraan, itu kan pajak pemda. Yang kita pajaki atas kendaraan itu kan transaksinya, PPNnya. rate-nya ditentukan 10%," ujarnya.

Ketika ditanya berapa sebenarnya kenaikan yang pantas dan tepat sehingga bisa menekan pertumbuhan kendaraan atau paling tidak meminimalkan arus lalu lintas di jalan, Tjiptardjo enggan komentar.

Namun sebagai warga DKI Jakarta ia mengaku terganggu atas kemacetan yang akhir-akhir ini terjadi dan berharap kemacetan dapat segera teratasi.

"Sebagai warga Jakarta usul saya banyak, buat jalannya banyak. Kita bisa belajar dari negara lain," tandas Tjiptardjo.
(ddt/ddn)