Perang Diskon Uang Muka Motor Dinilai Hal Yang Wajar

Jakarta - Perang diskon uang muka atau down payment yang terjadi antar pabrikan motor di Indonesia dinilai hal yang lumrah. Hal itu terjadi akibat adanya persaingan di industri roda dua ini yang makin tajam.

"Itu hal yang biasa terjadi. Down payment turun adalah buah dari persaingan," ujar Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Shinduwinata di Jakarta, Selasa (15/6/2010) malam.

Namun begitu, hal tersebut menurut Gunadi jangan dianggap sebagai hal yang negatif karena hal ini dilakukan untuk memudahkan konsumen mendapatkan motor.

"Jangan dianggap negatif dong. DP mahal kita dimarahi, DP ringan masak kita juga dimarahi," tandas Presdir Indomobil ini.

Namun begitu, perang diskon yang bahkan membuat beberapa leasing membebaskan uang muka alias DP 0 persen ini menurutnya juga harus diawasi. Calon konsumen pun harus diseleksi dengan ketat meskipun ada perang diskon dimana-mana.

Sebab bila tidak hal itu tentu akan banyak menyebabkan timbulnya kredit macet.

"Harus diawasi, biar tidak terjadi 'perang berdarah' antar pabrikan," tegasnya.

Terjadinya perang diskon ini pun menurut Gunadi bukan murni dilakukan oleh pabrikan motor saja. Tapi malah lebih gencar terjadi diantara perusahaan leasing kredit.

"Pabrikan mah biasanya adem aja, leasing ini yang bersaing ketat. Jadi bukan pabrikannya," pungkas Gunadi.

Sementara itu PT Astra Honda Motor (AHM) yang menjadi pemegang merek motor Honda di Indonesia mengaku kaget dengan banyaknya isu Down Payment (DP) 0 persen.

"Kami tidak punya kebijakan itu, dan tidak akan pernah ada," ujar Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor Julius Aslan.

Julius pun menjelaskan bahwa antara AHM sebagai produsen motor dengan diler yang menjualnya memiliki beberapa kesepakatan. Dan DP 0 persen itu tidak diperbolehkan.

"Kami tidak mungkin mengizinkan hal seperti itu dilakukan, karena akan merugikan banyak pihak," pungkasnya.

Pemberian DP 0 persen rawan menjadi kredit macet. Julius menjelaskan bahwa memberikan kredit tanpa DP pun akan memberikan banyak kerugian. Konsumen yang melakukan kredit pun jadi tidak tersaring dengan baik.

"Kalau kredit tanpa DP seperti isu itu, calon konsumen jadi tidak tersaring dengan baik. Ini bisa bahaya dan yang terjadi akan banyak kredit macet," ujarnya.

Ini menurut Julius tentu berbahaya, karena akan membuat banyak motor yang harus di tarik. Alhasil harga jual kembali motor itu pun akan drop.

"AHM tidak punya kebijakan seperti itu dan tidak akan pernah," tegasnya.

Lebih lanjut Julius mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan sebuah motor secara kredit, DP tetap diperlukan untuk mengukur kemampuan konsumen melunasi motor yang dicicilnya.

"DP yang paling ideal itu sebesar Rp 500 ribu diluar biaya administrasi dan asuransi. Lebih baik lagi kalau 10 persen dari harga motor di luar kedua biaya tadi," jelasnya.

AHM pun berjanji akan menegur main dealer yang kedapatan memberik kredit tanpa DP. "Kami tidak punya kebijakan seperti itu, kalau ada yang begitu kami akan tegur," tegasnya.

Karena itulah Julius meminta masyarakat memberi tahu bila ada dealer yang memberikan kredit motor tanpa DP seperti itu, agar main dealer yang memegang wilayah dapat diperingatkan.

"Kalau ada kasih tahu saya. Memang kami tidak ada ketentuan untuk memberi sanksi, tapi kalau terbukti, main dealer akan kami tegur," tegasnya.

(syu/ddn)