Larangan BBM Subsidi Telat 20 Tahun

Jakarta - Rencana pemerintah yang akan melarang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi untuk sepeda motor dianggap terlambat.

Seharusnya pemerintah melakukan hal tersebut 20 tahun yang lalu ketika kendaraan baik roda dua maupun roda empat tidak sebanyak sekarang. Di sini terlihat kalau pemerintahan Indonesia tidaklah memiliki visi yang jelas.

"Kalau mau begitu harusnya bukan sekarang, tapi 20 tahun lalu ketika motor masih sedikit," ujar pengamat otomotif Suhari Sargo kepada detikOto, Rabu (26/5/2010).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sekarang menurut Suhari keadaannya sudah menjadi sangat kompleks dan akan menjalar ke berbagai bidang kehidupan masyarakat. "Karena motor adalah alat mobilitas yang berguna untuk menaikkan derajat ekonomi masyarakat," tandasnya.

Pelarangan ini akan merembet ke kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Pemerintah diminta berhati-hati dan harus memberikan penjelasan dengan baik ke masyarakat, karena bila tidak efek negatiflah yang akan dituai.

"Kelihatan sekali kalau mereka cuma mau mengatasi gejala luarnya saja seperti kemacetan dan mengurangi subsidi tapi tidak mau melihat sebab penyebab kedua masalah itu timbul," keluh Suhari.

Sebelumnya, Dirjen Migas Evita Legowo mengatakan pemerintah berencana melarang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi yaitu premium untuk sepeda motor.

Hal ini menurut Evita merupakan hasil kesepakatan dari pembicaraannya dengan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).

"Kita sudah bicara dengan AISI, kelihatannya sepeda motor tidak dapat (BBM bersubsidi)," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo.

Ia berharap mekanisme penerapan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tersebut sudah diputuskan pada akhir Juni. Rencananya hal ini akan mulai diterapkan pada bulan Agustus 2010.

Namun AISI sendiri mengaku belum dalam posisi menyetujui atau tidak mengenai rencana tersebut.

Pertemuan antara AISI dan pemerintah hanya bersifat teknis, yakni soal penggunaan BBM non subsidi untuk motor yang memang dari aspek teknis lebih bagus untuk motor. Namun belum menyentuh soal aspek pelarangan BBM subsidi.

"Karena Kementerian ESDM ketika pertemuan hanya menanyakan masalah teknis, bukan masalah lain seperti ekonomi atau sosial terkait rencana mereka melarang penggunaan BBM bersubsidi," ujar Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Gunadi Sindhuwinata kepada detikOto.

(syu/ddn)