Motor Dilarang Pakai BBM Subsidi, Berat Buat Bikers

Jakarta - Pemerintah berencana akan melarang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi yaitu premium untuk sepeda motor. Kebijakan tidak populis ini pun dipastikan akan mengundang kecaman dan akan berbuntut panjang.

Sebab pelarangan penggunaan BBM bersubsidi ini bukan lagi wilayah teknis seperti mesin lebih enak dan polusi dapat ditekan bila menggunakan BBM non subsidi, tapi sudah masuk ke wilayah sosial, ekonomi dan politik masyarakat.

"Motor saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk mobilitas mereka sehari-hari, kalau ini terganggu, keadaan sosial ekonomi kita juga akan terganggu," ujar pengamat otomotif Suhari Sargo kepada detikOto, Rabu (26/5/2010).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan menurut Suhari pelarangan penggunaan BBM bersubsidi juga akan menghasilkan efek domino yang negatif seperti kenaikan harga barang-barang lain yang akhirnya membuat pertumbuhan terganggu. Skenario terburuk, resesi akan
terjadi.

"Nah di situ bukan lagi wilayah teknis kendaraan, tapi sudah masuk kewilayah ekonomi, sosial dan bahkan politik. Jadi pemerintah harus hati-hati disini," tegasnya.

"Dan saat ini ada sekitar 40 juta pengguna motor di Indonesia, pelarangan ini akan berefek berantai," tandasnya.

Sebelumnya, Dirjen Migas Evita Legowo mengatakan pemerintah berencana melarang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi yaitu premium untuk sepeda motor.

Hal ini menurut Evita merupakan hasil kesepakatan dari pembicaraannya dengan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).

"Kita sudah bicara dengan AISI, kelihatannya sepeda motor tidak dapat (BBM bersubsidi)," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan,
Jakarta, Rabu (26/5/2010).

Menurut Evita, saat ini pihaknya masih membicarakan mengenai mekanisme penerapan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Namun berdasarkan hasil pembicaraan dengan berbagai pihak sudah disepakati bahwa yang masih menggunakan BBM subsidi adalah
kendaraan umum dan kendaraan pribadi jenis tertentu.

"Semuanya sepakat utama untuk angkutan umum dan plus. Nah Plusnya belum sepakat. Apakah berdasarkan tahun pembuatan atau cc," ungkapnya.

Ia berharap mekanisme penerapan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tersebut sudah diputuskan pada akhir Juni. Rencananya hal ini akan mulai diterapkan pada bulan Agustus 2010. (syu/ddn)