Daimler Kapok Suap Pejabat

Washington - Produsen mobil mewah Jerman Daimler akhirnya bisa bernafas lega kasus suap pejabat tidak berakhir dengan tuntutan kriminal.

Hakim federal AS menyetujui settlement berupa denda US$ 185 juta yang dijatuhkan ke produsen mobil mewah Mercy itu.

Seperti dikutip Reuters, Senin (4/4/2010), Daimler AG diduga melanggar undang-undang antipenyuapan dengan memberikan sejumlah uang dan hadiah kepada pejabat pemerintah negara asing untuk memenangkan kontrak di negara-negara bersangkutan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Daimler akan membayar denda kepada Departemen Kehakiman dan Bapepam AS. Namun Daimler diawasi selama dua tahun pengawas independen.

Unit Daimler di Jerman dan Rusia masing-masing setuju untuk mengaku bersalah atas dua dakwaan melanggar undang-undang antipenyuapan.

Mantan Direktur FBI Freeh Louis ditunjutk sebagai pengawas independen untuk mengawasi kepatuhan Daimler dengan undang-undang antipenyuapan.

penyelesaian adalah contoh terbaru dari penindasan pelebaran oleh pemerintah AS pada dugaan pelanggar hukum US antipenyuapan dan merupakan salah satu kasus yang paling luas membawa sejauh terhadap perusahaan asing.

Hakim AS Richard Leon menyebut denda itu sebagai resolusi dan mengatakan bahwa Daimler telah mengambil langkah yang tepat untuk memecahkan masalah di masa lalu.

Daimler sebelumnya dituding menyuap pejabat di 22 negara pada tahun 1998-2008. Ada sekitar 200 transaksi suap. Daimler di Indonesia diduga menyuap pejabat di Perum Damri.

Daimler pun mengaku kapok. "Kami telah belajar banyak dari pengalaman masa lalu," kata Chairman of The Board Daimler Dieter Zetsche.

"Kini, kami adalah perusahaan yang lebih baik dan kuat, dan kami akan terus melakukan segala sesuatu yang kita bisa untuk mempertahankan standar kepatuhan tertinggi," imbuhnya.

Kasus ini menguat setelah auditor di DaimlerChrysler Corp David Bazzetta melaporkan kasus ini ke pihak berwenang di AS.

Bazzetta menuturkan Daimler mempunyai rekening bank rahasia untuk menyuap pejabat pemerintah asing, meski perusahaan mengetahui praktik semacam itu melanggar hukum AS.
(ddn/ddn)