Mobil dengan Harga Murah Masih Mimpi?

Mobil dengan Harga Murah Masih Mimpi?

- detikOto
Kamis, 15 Okt 2009 10:36 WIB
Mobil dengan Harga Murah Masih Mimpi?
Jakarta - Meski pemerintah sudah menyiapkan kebijakan untuk mendukung mobil murah di 2010 nanti, asosiasi industri mobil di Indonesia mengaku belum ada rencana konkret untuk mewujudkan mobil murah di Indonesia.

Sebab hingga saat ini rencana besar tersebut hanya sebatas bentuk draf saja dan belum tahu bagaimana detail rencana pemerintah ini kedepannya.

"Saya sudah bicarakan pada pemerintah, hingga saat ini belum ada rencana apa-apa hanya sebatas usulan saja, " kara Ketua Umum Gaikindo Bambang Trisulo pada acara Halal Bihalal Gaikindo di Hotel Nikko, Jakarta, beberapa waktu lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, perumasan itu sangatlah perlu untuk menindaklanjuti rencana
pemerintah terhadap mobil murah serta dampak karena merealisasikan mobil murah di Indonesia.

Selain itu dari segi penjualan, Bambang selaku dari pihak industri menyarankan agar pemerintah benar-benar duduk bersama dan membicarakan hal tersebut.

"Saya hanya usulkan dari penjualan mau berapa ribu atau berapa juta," ujarnya.

Sementara, Presdir Indomobil Group Gunadi Sindhuwinata mengatakan jika pemerintah ingin membuat mobil murah harus mempersiapkan infrastrukturnya.

"Berarti ada sarana produksi yang dipersiapkan untuk izin itu dan rencana itu paling tidak 1 sampai 2 tahun," ujar Gunadi.

Dan untuk memuluskan rencana pemerintah itu, Gunadi menegaskan harus memperkuat industri penunjang yang selama ini memenuhi kebutuhan kendaraan di Indonesia.

"Harus memobilisasi industri penunjang karena industri penunjang diarahkan ke
level 1.000 cc ke atas, dan ini berarti mobil kecil juga harus melakukan
investasi," ucapnya.

Selain itu terkait, mobil murah yang direncanakan pemerintah, Gunadi menjelaskan kandungan lokal mobil haruslah diatas 40 persen pada mobil murah tersebut. Dan lebih dari itu lokal konten minimal 60 persen pun diyakini Gunadi mobil murah akan berjalan.

"Dari sisi industrinya 60 persen itu bisa. Tapi kita harus melihat apakah
infrastruktur carnya menunjang dan harus menghitung sisi investasi. Pokoknya
harus diatas 40 persen," tegasnya.

(ikh/ddn)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads