Motor No Way di Shenzhen

Jakarta - Indonesia pernah menjadi lahan serbuan sepeda motor Cina. Namun di Shenzhen, China sendiri sepeda motor justru tidak populer. Untuk moda jarak pendek, warga China lebih suka menggunakan sepeda listrik. Itulah yang nampak dilihat detikcom dalam kunjungan ke Cina, baru-baru ini.

Usut punya usut, sepeda motor ternyata barang terlarang di jalanan Shenzhen dan juga seluruh Propinsi Guangzhou. Peraturan ini dibuat sejak setahun lalu. Sebagai kawasan Zona Ekonomi Khusus, otoritas lokal agaknya ogah dipusingkan dengan persoalan lalu lintas dan juga persoalan kriminal (motor adalah kendaraan favorit penjahat di Shenzhen) jika sepeda motor diizinkan berada di jalanan kota.

Kebijakan seperti ini bukan tanpa biaya. Seperti disebut dalam arsip Shenzhen Daily, 25 Januari 2007, sedikitnya ada 10.000 pemilik sepeda motor yang harus diberi bea kompensasi atas pemberangusan motor-motor mereka (130.000 lainnya karena ilegal tak diberi kompensasi). Namun, pemerintah lokal Shenzhen tetap memilih opsi ini ketimbang membiarkan jalanan Shenzhen menjadi kian semrawut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dan memang bila menengok kondisi lalu lintas Shenzhen, alasan itu masuk akal. Meski memiliki infrastuktur jalan, jembatan dan sistem pengaturan lalu lintas yang sangat baik, kultur masyarakat lokal di jalanan masih jauh dari disiplin. Di Shenzhen, masih gampang ditemui pengemudi mobil yang ugal-ugalan, parkir sembarangan, menerobos lampu merah dan juga serobot jalan kanan-kiri. Bayangkan, jika kondisi itu ditambah dengan banyaknya pengendara sepeda motor.

Dalam kondisi demikian, jadilah sepeda listrik menjadi pilihan warga Shenzhen. Bentuknya senada dengan sepeda-sepeda listrik yang juga kian banyak dipasarkan di Indonesia. Sepeda listrik ini membutuhkan daya 250 watt, dan harus di-charge tenaganya setiap penggunaan sejauh 40 km. Adapun kecepatannya, bisa digeber hingga 25 km jam.

Di jalanan Shezhen, sepeda listrik ini tampak dikendarai oleh semua kalangan. Anak-anak muda, tukang sayur, tukang antar barang, hingga pengantar makanan. Orang boleh menggunakannya tanpa kepala harus menggunakan helm. Mereka juga tak terikat dengan paruturan lalu lintas lokal. Boleh menyeberang kapanpun dan menggunakan trotoar sebagai media jalan.

Begitulah...bisakah dibayangkan jika peraturan serupa diadakan di Jakarta?

(tbs/tbs)