PHK Besar-besaran di Sektor Transportasi

Rekayasa lalu lintas diterapkan di akses keluar Terminal Bus AKAP Kampung Rambutan. Rekayasa lalu lintas ini untuk mencegah penumpukan kendaraan. — Ribuan pekerja di sektor trasnportasi terkena PHK. Foto: Grandyos Zafna

Jakarta -

Sektor transportasi menjadi salah satu bidang yang terpukul di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Dikhawatirkan menjadi lokasi penyebaran COVID-19, transportasi umum terpaksa dibatasi.

Bahkan, tahun ini pemerintah melarang mudik lebaran. Padahal, mudik menjadi momen kebangkitan bagi industri transportasi umum untuk mengantarkan jutaan perantau kembali ke kampung halamannya.

Menurut pengamat transportasi yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengutip data Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, saat ini terdaftar 346 perusahaan bus antar kota antar provinsi (AKAP), 56 angkutan travel atau antar jemput antar provinsi (AJAP) dan 1.112 perusahaan bus pariwisata.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Data produksi sektor transportasi yang dikumpulkan Kementerian Perhubungan, menunjukkan di masa pandemi COVID-19 selama Februari-Maret 2020 mengalami penurunan untuk semua moda transportasi umum. Untuk angkutan jalan, data dari terminal penumpang bus seluruh Indonesia ada penurunan keberangkatan sebesar 17,24 persen dan kedatangan 22,04 persen," sebut Djoko dalam pernyataan yang diterima detikOto.

Pada Maret 2020 setelah kasus COVID-19 pertama muncul di Indonesia, terjadi penurunan bus pada terminal di seluruh Indonesia sebesar 246.785 unit bus atau turun 18,35% dibandingkan Februari. Jumlah penumpang bus pada Maret 2020 turun 19,57% dibanding Februari.

"Jumlah pengemudi dan asisten pengemudi bus pariwisata sebanyak 2.428 orang. Sedangkan tenaga kerja sebagai pengemudi, kapten dan asisten kapten bus antar kota antar provinsi (AKAP) 3.900 orang. Keseluruhan ada 6.328 tenaga kerja pekerja transportasi umum (bus AKAP dan bus Pariwisata) yang di-PHK (pemutusan hubungan kerja) sejak wabah COVID-19 diumumkan di Indonesia," sebut Djoko.

Djoko mengatakan, sektor transportasi membutuhkan bantuan dari pemerintah agar bisa bangkit di tengah situasi COVID-19. Selain memberikan stimulus untuk pengusaha transportasi umum, menurut Djoko, perlu juga bantuan untuk mempekerjakan SDM di bidang transportasi yang terkena dampak.

"Untuk mengirim sembako bagi warga tidak mampu, pemerintah tidak hanya kerja sama dengan PT Pos Indonesia dan perusahaan aplikasi transportasi. Ajaklah juga Organda untuk mengirim sembako itu, supaya perusahaan transportasi umum tidak makin terpuruk. Di samping itu, para pekerja transportasi perusahaan transportasi umum anggota Organda dapat dilibatkan sebagai relawan untuk membagikan sembako ke sejumlah warga yang memerlukan," saran Djoko.

Sementara itu, imbas dari penghentian operasional bus itu juga memukul rumah makan yang sering disinggahi bus. Menurut Djoko, mobilitas bus yang terhenti juga berpengaruh pada sejumlah rumah makan yang tutup. Bus-bus yang tidak singgah sementara waktu di rumah makan turut menambah pekerjanya yang menganggur.