Pak Jokowi, Jangan Lupakan Nasib Karyawan PO Bus Setelah Mudik Dilarang

Terminal Harjamukti Kota Cirebon — Mudik dilarang, pemerintah perlu pikirkan nasib pegawai perusahaan otobus.Foto: Sudirman Wawad

Jakarta -

Para pemilik Perusahaan Otobus sepakat mengikuti kebijakan pemerintah terkait larangan mudik lebaran tahun ini. Namun dengan catatan, pemerintah juga perlu memikirkan nasib para pekerja di sektor bisnis ini.

Dijelaskan Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda (Organisasi Angkutan Darat), Kurnia Lesani Adnan, saat ini ada sekitar 1,3 juta orang yang bekerja di industri transportasi Indonesia.

"Dari jumlah itu, mungkin sekitar 60 persennya merupakan para awak bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)," kata Sani, dihubungi detikOto, Selasa (21/4/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Memang pemerintah pusat melalui Polri saat ini sudah mulai mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu para pekerja di sektor UMKM. Namun dalam pelaksanannya, menurut Sani masih banyak celah.

"Kami menghargai bantuan itu, karena ada upaya dari pemerintah. Tapi di lapangan, ternyata enggak semua dapat. Contoh minggu lalu, dari Polres setempat meminta data tenaga kerja. Tapi dari 800 orang, cuma 10 orang yang dapat," lanjut Sani.

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Operasional PO Bejeu, Iqbal Tosin. "Niatnya bagus membantu, tapi itu justru jadi dilema bagi kita. Saya kan punya kru di angka 180-an ya, tapi yang dikeluarin dari Polri enggak sampai 40 orang. Nah itu kita baginya gimana? apa malah enggak ribut kita," kata Iqbal.

Dengan adanya larangan mudik, transportasi bus yang sudah berdarah-darah sejak Maret lalu, kemungkinan besar harus memutuskan kebijakan pahit, yakni merumahkan sementara para tenaga kerjanya.

"Sejak bulan lalu ada sekitar 6 orang tenaga kerja pencuci bus yang kami rumahkan. Adanya larangan mudik ini, mau enggak mau seluruh karyawan kami rumahkan sementara," terang Iqbal.