Luhut Ingin PNS Pakai Kendaraan Dinas Listrik di Tahun 2021

Jakarta - Gembar gembor kendaraan listrik semakin mengemuka usai Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres No. 55 Tahun 2019. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan berharap pemerintah lebih dulu memberi contoh dengan menjadikan kendaraan listrik sebagai mobil dinas.

"Intinya kita berharap tahun 2021 itu perlu anggaran pemerintah untuk misalnya mobil, motor mestinya sudah listrik," ujar Luhut di Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendati demikian, sebelum melangkah lebih jauh. Hal terpenting utamanya ialah mewujudkan ekosistem kendaraan listrik (penyediaan kendaraan listrik dan penyediaan Stasiun Pengisian Kelistrikan Umum/SPKLU) dinilai sangat penting.

"Tadi Dirut PLN (Sripeni) sudah mau menyiapkan Charging Station selama satu tahun (2020). Kita harap tahun 2021, mestinya Indonesia sudah jalan," kata dia.

Lebih lanjut ia berharap agar ekosistem yang dibangun seperti penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum menggunakan buatan dalam negeri.

"Harus dipikirkan bagaimana kita membuat sebanyak mungkin di dalam negeri, agar cost-nya lebih murah karena market kita besar dan barang raw materialnya kita juga punya, SDM nya ada, teknologinya juga kita kembangkan bekerja sama dengan pihak luar, kalau spirit-nya seperti itu, kita pasti bisa," tutur Luhut.

Sementara itu Plt Direktur Utama PLN, Sripeni Intan Cahyani menjelaskan bahwa untuk membangun ekosistem saat ini satu unit SPKLU (fast charging) membutuhkan biaya sebesar Rp 900 jutaan. Lebih lanjut ia tidak menampik lebih mengedepankan untuk membuat SPKLU dengan menggandeng komponen lokal.

"Target SPKLU masih ditajamkan, makanya di MoU ini adalah dalam rangka menajamkan roadmap. Dengan begini saling ketemu supaya kami tahu kebutuhan dari demandnya berapa growthnya berapa yang ada supaya bersama BPPT dan LEN kami menyiapkan charging pada skala yang lebih ekonomis," ujar Sripeni.