Organda dengan Pemerintah Cari Jalan Tengah Sukseskan B20

Jakarta - Pemerintah telah menetapkan implementasi kebijakan mandatori bahan bakar solar campuran minyak kelapa sawit 20% atau biodiesel 20 pada awal September 2018. Bila badan usaha atau lembaga penyalur tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut akan mendapatkan sanksi. Tapi tak sedikit dari mereka mengeluhkan akan kesesuaian bahan bakar terhadap kendaraannya.

Seperti salah satu anggota Organda dari PO SAN Putra Sejahtera, Kurnia Lesani Adnan misalkan yang menyatakan bahwa standar biodiesel B10 saja masih banyak kendala saat ini. Seperti adanya blocking pada filter atau penyaring BBM pada mesin bus karena gel.

Oleh sebab itu, pihak Organisasi Angkutan Darat (Organda) sebagaimana dikatakan wakil ketuanya, Shafruhan Sinaungan akan mencari jalan tengah demi sukseskan B20. Direncanakan, kebijakan tersebut akan selesai pada awal September nanti.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebenarnya tak masalah, paling harga saja kali ya. Yang terkendala itu adalah mobil yang sudah out of date, yang 30 sampai 50 tahun usianya. Oleh karena itu bus tersebut harus diremajakan sebagaimana amanat Perda DKI No.5 tahun 2014," katanya kepada detikOto di Jakarta, Selasa (28/8/2018).

"Nah ini pihak Organda dengan Pemerintah dan pelaku bisnis bersangkutan sedang berdiskusi. Menyamakan visi dan tujuan agar B20 sukses," tambah Shafruhan.

Jadi, nantinya bus yang sudah lewat 10 tahun mulai dari Metromini, Kopaja, dan lain sebagainya akan ditarik dan diganti oleh unit yang lebih baru. "Skemanya nanti ya, karena masih tahap pembahasan," ujarnya.

"Kami sangat mendukung langkah pemerintah ini karena tujuannya untuk membuat udara bersih kembali. Selain itu goal utamanya adalah mengalihkan para pengendara mobil pribadi beralih ke transportasi umum karena sudah nyaman, aman, sehat, dan lain sebagainya," papar Shafruhan.

"Jadi nanti kendaraan umum hanya digunakan pada saat libur saja. Ketika hari kerja mereka naik transportasi umum. Itu harapan kami," tutupnya. (ruk/lth)