Pembatasan Motor di Jalan Protokol Bikin Sulit Orang

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan pembatasan sepeda motor di jalan protokol. Aturan ini pun menuai kontra dari para bikers. Bahkan, ribuan bikers akan menggelar aksi Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Sepeda Motor (GAMPAR) untuk menolak larangan sepeda motor itu.

Badan Kehormatan Road Safety Association (RSA), Rio Octaviano yang juga sekaligus inisiator aksi GAMPAR ini, mengatakan pembatasan motor di jalan protokol hanya memindahkan kemacetan. Aturan ini juga bakal menyulitkan masyarakat yang biasa menggunakan sepeda motor.

"Sekarang pertanyaannya kalau ada kurir mau menyampaikan barang ke sana, tentunya kan dampaknya pasti ke faktor cost mereka yang keluar. Pertanyaannya Pemprov sudah sejauh mana menilai ke arah cost sana," kata Rio kepada detikOto, Senin (4/9/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kami tahu ini alasannya ujung-ujungnya adalah mengurangi kemacetan. Kalau mengurai kemacetan, yang perlu dipertanyaakan adalah pembangunan infrastruktur atau transportasi publik. Entah kenapa instead mereka memperbaiki permasalahan di hulu, malah melempar masalah ke hilir, yang kena kita-kita pengendara motor," lanjutnya.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono beberapa waktu lalu mengatakan pembatasan sepeda motor itu selain mengurangi kemacetan juga menekan angka kecelakaan. Karena, kata dia, sepeda motor menyumbang kecelakaan terbesar.

"Tapi data dari kepolisian, tingkat kecelakaan tertinggi di DKI Jakarta adalah di Jakarta Utara, bukan di Jakarta Pusat. Kalau alasannya mereka mau mengurangi angka kecelakaan, mereka menguranginya di Jakarta Utara, bukan Jakarta Pusat," kata Rio membantah pernyataan Bambang. (rgr/dry)