Jokowi Komplain Izin MotoGP Mandalika Ruwet, Panitia Bilang Begini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Isal/detikcom) — Presiden Joko Widodo (Jokowi). | Doc. Isal/detikcom

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini komplain soal perizinan MotoGP Mandalika yang rumit dan berbelit-belit. Sebab, untuk menggelar balapan, butuh 13 perizinan dari pihak-pihak berkepentingan. Lantas, apa kata panitia mengenai kenyataan tersebut?

Chairman MotoGP Mandalika sekaligus Direktur Komersial ITDC, Troy Warokka mengatakan, pihaknya bisa memahami 'kemarahan' Jokowi soal rumitnya perizinan MotoGP Mandalika. Menurutnya, pemimpin negara itu ingin semuanya dibuat ringkas demi menarik minat investor dari berbagai negara.

"Karena presiden melihat ada dampak-dampak termasuk investasi, di mana dengan adanya kemudahan birokrasi dan perizinan, maka dampak investasi di daerah-daerah lebih baik dan kepercayaan investor juga lebih tinggi, termasuk di Mandalika," ujar Troy saat dihubungi detikOto, dikutip Kamis (4/9).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Izin rumit MotoGP Mandalika. Foto: (dok. Kemenparekraf)

Troy menjelaskan, ketika Jokowi menyampaikan pernyataan tersebut, panitia telah selesai mengurus seluruh perizinan. Dia berharap, rumitnya perizinan acara tak terjadi lagi di masa depan.

"Jadi kami rasa cukup kami yang terkena dampak dengan ribetnya perizinan dan segala macem. Kami berharap dengan instruksi presiden, mari patuhi dan jalankan, karena itu langsung dari kepala negara," tuturnya.

"Kebetulan yang disampaikan presiden dengan MotoGP Mandalika sebagai contoh, itu merupakan bukti konkret, kami yakin proses itu ke depannya lebih mudah dan lebih simpel sesuai arahan presiden," tambahnya.

Diberitakan detikOto sebelumnya, Jokowi menyampaikan komplain soal rumitnya perizinan MotoGP Mandalika di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhir Juni lalu. Bahkan, dia mengaku, kenyataan tersebut sampai membuatnya merasa lemas!

"Ini (MotoGP Mandalika) efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp 4,3 triliun. Bisa melibatkan tenaga kerja 8 ribu (orang), UMKM yang terlibat kurang lebih seribu. Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan? Lemes saya, ternyata ada 13 izin yang harus diurus," kata Jokowi.

Pembalap GASGAS Factory Team Augusto Fernandez memacu kecepatan pada sesi latihan bebas 1 MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, NTB, Jumat (13/10/2023). Ajang balap MotoGP berlangsung pada 13-15 Oktober 2023. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/Spt.

MotoGP Mandalika Foto: ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A

Jokowi menjelaskan, penyelenggara MotoGP memang tak mengurus surat perizinan, tapi diperhalus menjadi 'surat rekomendasi'. Menurutnya, 'surat rekomendasi' tersebut diurus dari jenjang kecamatan hingga pusat.

"Surat rekomendasi dari Polsek, surat rekomendasi dari Polres, surat rekomendasi dari Polda NTB dan surat rekomendasi dari Mabes Polri. Kemudian ada surat dukungan dari RSUD di NTB, surat dukungan dari Dinas Kebakaran. Harus punya ini, kalau tidak, izin-izin itu tadi tidak keluar," tuturnya panjang lebar.

Bukan hanya itu, penyelenggara MotoGP juga harus mengurus surat pemberitahuan ke Bea Cukai. Kata dia, hal itu dilakukan karena ada barang-barang dari luar negeri yang perlu didatangkan ke Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding eventnya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum eventnya terjadi. Ini fakta," kata Jokowi.