Pemprov NTB Gak Sanggup Bayar Rp 231 M Hosting Fee MotoGP, Awas Malah Kena Denda

Pembalap Ducati Lenovo Team Enea Bastianini membawa bendera merah putih usai balapan MotoGP seri Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, NTB, Minggu (15/10/2023). Francesco Bagnaia berhasil menjadi juara pertama diikuti Pembalap Aprilia Racing Maverick Vinales diposisi kedua dan Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo diposisi ketiga.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/nz — MotoGP Mandalika 2023 Foto: ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI

Jakarta -

Pemprov NTB telah menyampaikan ketidaksanggupan membayar hosting fee MotoGP 2024 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pengamat ekonomi yang juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram) Muhammad Firmansyah mengatakan perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.

Hosting fee MotoGP Mandalika 2022 ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Kemudian, pada MotoGP Mandalika 2023, Kemenparekraf membantu membayar hosting fee senilai Rp 78,8 miliar dalam bentuk belanja iklan Wonderful Indonesia.

Hosting fee tersebut harus dibayarkan kepada Dorna Sports sebagai pemegang hak komersial eksklusif MotoGP.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengamat ekonomi yang juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram) Muhammad Firmansyah mengatakan, pemerintah pusat perlu duduk bersama dengan pemda. Kemudian membahas berapa sisa anggaran yang ada dan berapa yang mungkin bisa dibayar, sehingga MotoGP kali ini bisa dilaksanakan di NTB.

"Hosting fee dapat dibayar lewat kolaborasi pemerintah pusat dan pemda, juga lembaga bisnis lain. Termasuk PT ITDC. Perlu semua pihak legowo untuk ini," kata Firmansyah dikutip Antara.

Firmansyah mengatakan, jika tidak bisa dibayar, berbagai konsekuensi menanti. Di samping harus membayar penalti yang nilainya ratusan miliar rupiah, juga konsekuensi lain dan paling buruk adalah keberlanjutan MotoGP Mandalika di masa depan.

"ITDC tentu saja perlu mutar otak. Bagaimana dapatkan hosting fee di waktu yang mepet begini. Bila tidak bayar dapat charge dari pihak Dorna 75 persen dari hosting fee. Maka, bayar ratusan miliar rupiah juga akhirnya. Mungkin saja ada konsekuensi lain yang menyertai, misalnya keberlanjutan kegiatan di Mandalika di masa datang jadi dipertanyakan," ujar Firmansyah.

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, menegaskan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2024 akan tetap berjalan sesuai jadwal meski belum ada anggaran untuk membayar hosting fee sebesar Rp 231,29 miliar.

"(Tetap) lanjut," kata Hassanudin, Selasa (27/8/2024) dikutip dari detikBali.

Hassanudin menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB hingga saat ini belum mengetahui rincian persentase yang akan dibebankan kepada masing-masing pemda di kabupaten/kota di NTB.

"Sampai sekarang sebenarnya rinciannya belum ada. Namun demikian, kami harus sukseskan kegiatan ini, nanti akan kami bicarakan bagaimana MotoGP ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan. Yang jelas, tidak ada istilah diabaikan, tidak didukung, atau sebagainya," jelas Hassanudin.

Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad menyebutkan APBD NTB 2024 dirancang untuk lebih fokus membiayai PON Aceh-Sumatera Utara 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Karena anggaran Rp 231 miliar itu anggaran yang sangat besar bagi daerah. Kami yakin pusat juga memahami kondisi karena APBD kita, APBD Provinsi NTB ini juga dievaluasi juga oleh pemerintah pusat. Otomatis jika ada alokasi besar pada suatu event akan mengganggu juga kebijakan pusat," ujar Wirawan dikutip dari Antara, Rabu (28/8/2024).