Gelar MotoGP Mandalika Perlu 13 Izin, Jokowi: Lemas, Duit Habis Sebelum Acara

Jokowi soal izin MotoGP yang berbelit-belit. Foto: Presiden Jokowi (dok. YouTube Divisi Humas Polri)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo alias Jokowi geram dengan perizinan event olahraga dan konser musik yang berbelit-belit di Indonesia. Bahkan, dia mencontohkan, MotoGP Mandalika butuh 13 perizinan sebelum benar-benar digelar.

Pada acara peluncuran digitalisasi perizininan event di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jokowi mengatakan, MotoGP Mandalika membawa dampak besar untuk kemajuan ekonomi di Indonesia. Sayangnya, perizinan acaranya sangat berbelit-belit. Bahkan, saking rumitnya, pemimpin negara itu sampai merasa lemas.

"Ini (MotoGP Mandalika) efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp 4,3 triliun. Bisa melibatkan tenaga kerja 8 ribu (orang), UMKM yang terlibat kurang lebih seribu. Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan? Lemes saya, ternyata ada 13 izin yang harus diurus," ujar Jokowi, dikutip dari detikNews, Senin (24/6).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia mengangkat tangan di podium seusai menjuarai balapan MotoGP seri ke-15 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, NTB, Minggu (15/10/2023). Francesco Bagnaia menjuarai MotoGP Mandalika setelah menyelesaikan 27 lap dengan catatan waktu 41 menit 20,293 detik disusul pembalap Aprilia Racing Maverick Vinales dan pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/NZ

Bagnaia saat membalap di MotoGP Mandalika. Foto: ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A

Jokowi menjelaskan, penyelenggara MotoGP memang tak mengurus surat perizinan, tapi diperhalus menjadi 'surat rekomendasi'. Menurutnya, 'surat rekomendasi' tersebut diurus dari jenjang kecamatan hingga pusat.

"Surat rekomendasi dari Polsek, surat rekomendasi dari Polres, surat rekomendasi dari Polda NTB dan surat rekomendasi dari Mabes Polri. Kemudian ada surat dukungan dari RSUD di NTB, surat dukungan dari Dinas Kebakaran. Harus punya ini, kalau tidak, izin-izin itu tadi tidak keluar," tuturnya panjang lebar.

Bukan hanya itu, penyelenggara MotoGP juga harus mengurus surat pemberitahuan ke Bea Cukai. Kata dia, hal itu dilakukan karena ada barang-barang dari luar negeri yang perlu didatangkan ke Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

MotoGP Mandalika 2023 Foto: (dok. Kemenparekraf)

Rentetan syarat tersebut, kata Jokowi, membuat penyelenggara event di Indonesia bisa lemas. Sebab, keuangan mereka akan terkuras banyak sebelum acara benar-benar dimulai.

"Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding eventnya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum eventnya terjadi. Ini fakta," kata Jokowi.